HTI Tidak Mendukung Satu Kekuatan Politik Tertentu

HTI-Press. Beberapa waktu yang lalu muncul pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan bahwa HTI akan mendukung Partai Persatuan Pembangunan di pemilu 2009. Sontak saja berita itu mengejutkan banyak pihak termasuk anggota dan simpatisan HTI di sejumlah daerah. Timbul pertanyaan dari mereka tentang kebenaran isu tersebut. Untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut, berikut ini wawancara Abu Ziad dari Lajnah I’lamiah HTI dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto, pada Kamis (14/8).

Beberapa waktu yang lalu sejumlah media memberitakan HTI akan menyalurkan aspirasinya ke Partai Persatuan Pembanguna (PPP), apa benar itu?

Apa yang ditulis oleh media itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa Hizbut Tahrir tidak berada pada posisi mendukung satu kekuatan politik tertentu. Hizbut Tahrir sendiri itu adalah partai politik, meski sampai sekarang tidak atau belum menjadi peserta pemilu. Tapi tidak berarti juga Hizbut Tahrir menganjurkan golput (golongan putih). Tidak pernah dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, ada seruan kepada masyarakat untuk golput.

Lantas yang benar seperti apa?

Yang benar adalah Hizbut Tahrir sebagaimana menjelang Pemilu 2009 akan mengeluarkan bayan atau penjelasan kepada masyarakat tentang pemilu ini. Intinya memilih itu adalah hak. Bukan kewajiban. Sebagai sebuah hak, maka penggunaan hak itu baik digunakan untuk memilih maupun tidak memilih, itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. kelak di akhirat. Karena itu Hizbut Tahrir menyerukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan hak itu sebaik-baiknya, yaitu dengan cara memilih partai politik yang baik.

Partai politik yang baik itu seperti apa? Satu, yang berasas Islam. Kedua, bertujuan bagi tegaknya syariah dan khilafah. Ketiga, tercermin dari konsepsi atau fikiran-fikirannya. Empat, tampak pada peran atau perilaku anggota-aggotanya, juga tampak dalam kinerjanya di parlemen kalau dia sudah masuk parlemen dan seterusnya. Itulah yang menjadi intisari bayan itu.

Lalu berkenaan pertemuan dengan Partai Persatuan Pembangunan ini dalam rangka apa?

Beberapa waktu lalu DPP Hizbut Tahrir Indonesia memang menerima surat undangan dari PPP untuk silaturahim. Sebagai sesama muslim, undangan itu tentu kita sambut dengan senang hati. Maka kita datang pada hari itu ke PPP. Tujuan dari silaturahim tiada lain adalah untuk meningkatkan komunikasi dan informasi sesama komponen umat. Dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan khusus mengenai masalah dukung mendukung. Tidak ada. Kita dalam pertemuan itu, mengingatkan kepada pimpinan Partai Persatuan Pembangunan untuk konsisten, jelas dan tegas serta berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Kita mengatakan pada saat itu, hanya dengan bertindak konsisten, tegas dan jelas itu saja maka umat akan terus mendukung PPP. Sebaliknya kalau sudah tidak konsisten, tidak jelas dan tidak tegas maka percayalah umat akan meninggalkannya. Itulah yang disampaikan kami pada waktu itu.

Usai acara kemudian datang para wartawan. Mereka bertanya, di antaranya tentang bayan itu. Ada yang menanyakan apakah itu bisa dikatakan sebagai dukungan terhadap PPP. Saya bilang, jelas tidak spesifik seperti itu. Apakah partai politik Islam yang dimaksud itu seperti PPP, ya itu masyarakat bisa saja mengartikan seperti itu. Tapi bisa juga masyarakat mengartikan partai politik Islam yang lain. Atau bisa juga masyarakat mengatakan tidak ada partai politik yang memenuhi kriteria semacam itu. Nah kemudian mereka tulis seolah-olah Hizbut Tahrir memberi dukungan kepada PPP.

Meskipun visi misinya mungkin sama denga PPP?

Dalam penegakan syariah sama. Tapi terkait penegakan khilafah, mereka bilang belum sampai ke sana. Kita memang menjalin komunikasi dengan partai-partai yang kurang lebih sama visi dan misinya. Tapi itu bukan berarti nanti menyalurkan aspirasinya ke mereka.

Tegasnya dalam pemilu 2009 posisi HTI nanti seperti apa?

Tegasnya posisi HTI dalam pemilu 2009 ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita tidak dalam posisi mendukung satu partai politik tertentu. Tapi kita juga tidak menganjurkan masyarakat untuk golput. Itu tidak juga. Jadi maksud tadi, kita memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kemudian penjelasan itu diartikan apa, ya itu terserah kepada masing-masing.

Pandang HTI sendiri terhadap pemilu bagaimana?

Mengenai pemilu sendiri, pertama HTI memandang bahwa pemilu itu kalau kita baca di dalam konteks Islam, ia masuk dalam bab wakalah atau perwakilan. Ada empat unsur yang penting dalam wakalah itu yaitu pertama wakil, kedua muwakil (orang yang mewakilkan), ketiga perbuatan atau aktivitas apa yang diperintahkan muwakil kepada wakil, dan keempat ijab qabul.

Nah dari empat unsur itu, yang paling penting adalah amal. Yang paling penting adalah kegiatan apa yang dilakukan oleh wakil atas perintah muwakil itu. Dan dari amal itulah kita bisa menilai apakah wakalah itu Islami atau tidak. Kalau amal yang dilakukan wakil atas perintah muwakil itu bertentangan dengan syariah, apalagi bertentangan dengan akidah Islam tentu itu tidak Islami. Tapi apabila sesuai dengan syariah Islam dan akidah Islam tentu ini Islami.

Pemilu adalah wakalah. Maka menjadi pertanyaan penting, wakil-wakil rakyat sebagai muwakil di parlemen itu melakukan apa. Kalau dia itu di parlemen berjuang untuk tegaknya syariah dan menghentikan sistem sekuler, itu bagus. Tapi kalau dia tidak berjuang untuk tegaknya syariah atau malah justru menguatkan sistem sekuler maka ini yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Karena Islam kan jelas sekali memerintahkan amar ma’ruf nahi mungkar. Menurut Islam jelas sekali kemungkaran itu harus segera dihentikan dengan kekuatan kita dan sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan demikian maka pemilu, parlemen bisa menjadi jalan menuju perubahan bila anggota-anggota parlemen yang Islam itu betul-betul bekerja untuk perubahan, tegaknya syariah Islam dan berhentinya sistem sekuler. Karena parlemen memang memiliki kewenangan-kewenangan itu.

Tetapi pemilu parlemen itu bukan satu-satunya alat untuk menuju perubahan. Masih ada yang lain, yaitu kekuatan ekstra parlemen sebagaimana dilihat pada perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, kemudian dari Orde Baru menuju ke Orde Reformasi. Semuanya oleh kekuatan ekstra parlemen. Dari Orde Baru ke Orde Reformasi saya kira sangat jelas. Kalau di tahun 1998 itu kita mengikuti semua anggota parlemen, mestinya kita harus menunggu Pak Harto sampai 2003. Karena dia waktu itu baru menjabat tiga bulan dari Maret ke Mei. Tapi karena tekanan masyarakat di luar parlemen, yaitu tuntutan untuk mundur, maka pak Harto pada 20 Mei menyampaikan pengunduran diri. Nah ini bukti yang sangat nyata bahwa kekuatan di luar parlemen itu kekuatan yang menentukan dalam perubahan-perubahan politik di negeri ini.

Kalau begitu yang dilakukan oleh HTI untuk menuju perubahan di negeri ini bagaimana?

Yang pertama kita terus menjalin komunikasi dengan teman-teman yang bekerja di parlemen. Kita tidak berada dalam posisi menghadap-hadapkan secara diametral, antara yang bekerja di dalam dengan di luar parlemen. Tidak seperti itu. Itu pula mengapa kita datang juga ke PPP, ke PBB, PKS, dan PMB. Ke PKNU juga kita sering komunikasi dengan Kyai Ma’ruf Amin dan sebagainya. Kita mengingatkan kepada mereka tentang tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab bahwa misi utama dari partai Islam itu adalah tegaknya syariah Islam.

Kedua, karena kita menyadari adanya kekuatan ekstra parlemen maka Hizbut Tahrir juga bekerja untuk penyadaran umat. Karena perubahan itu akan mungkin dilakukan oleh kekuatan masyarakat yang sadar. Di situlah akhirnya proses penyadaran itu menjadi sangat penting. Tetapi kekuatan masyarakat itu memerlukan dukungan dari ashabul faaliyah. Memerlukan dukungan dari apa yang disebut ahlu quwah atau yang memiliki kekuatan. Karena itu di situ pula Hizbut Tahrir juga melakukan komunikasi dengan ashabul faaliyah dan ahlu quwah dengan cara-cara tertentu.

Nah dengan kombinasi ini akhirnya semua akan sampai pada kekuatan perubahan. Ditambah lagi di situ ada dakwah membangun opini umum tentang Islam, syariah dan khilafah. Insya Allah nanti kita akan bertemu. [az]