Benarkah Arminareka berskema Ponzi..?


fb_img_1518514764145-51126343.jpg

Contoh Modus Skema Ponzi

Kali ini akan dijabarkan contoh skema Ponzi dalam skema Haji dan Umrah dengan sistem MLM yang dijalankan oleh PT Arminareka Perdana. Kasus skema Ponzi yang dijalankan oleh PT Arminareka Perdana ini merupakan hasil analisis yang menjadi bahan penelitian Syariah Corner P2EB FEB UGM dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI[2].

Dalam penelitian tersebut diungkapkan, bahwa pada PT Arminareka Perdana, calon jamaah haji plus melakukan pendaftaran serta membayar uang muka sesuai dengan program yang ingin diikutinya. Setelah mendaftar dan melakukan pembayaran uang muka, calon jamaah memiliki dua opsi. Yang pertama jamaah harus melunasi jumlah biaya yang kurang dari total program yang diambil dengan mencicil dengan ketentuan tertentu. Atau, jamaah dapat mengambil opsi yang kedua yakni menggunakan hak usaha yang diberikan oleh PT Arminareka untuk mencari referensi untuk mendapat fee.

Skema referensi sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2 memberikan kemudahan bagi agen travel untuk mendapatkan calon jamaah, karena secara tidak langsung pemasaran akan dilakukan sendiri oleh calon jamaah yang sebelumnya telah mendaftar. Dengan kata lain pelanggan akan menjadi perpanjangan tangan bagi agen travel tersebut. Walaupun bonus diberikan kepada jamaah yang mereferensikan calon jamaah yang lainnya, agen travel masih memperoleh keuntungan dari pendapatan yang diterima dari pendaftaran calon jamaah lainnya.Tabel 2 Komisi pada skema MLM Haji Plus dan Umrah PT Arminareka Perdana

Dalam penelitian tersebut, dibuatlah simulasi dengan mengambil contoh ada 1 calon jamaah haji plus yang mereferensikan 21 calon jamaah haji plus yang lainnya, serta 1 calon jamaah umrah mereferensikan 8 calon jamaah baru yang lainnya. Calon jamaah haji plus tersebut akan mendapatkan total bonus sebesar Rp67.500.000,00. Jika ditambahkan dengan uang uang muka yang telah dibayarkannya sebesar Rp5.000.000,00 (lihat Tabel 1), maka ia dapat melaksanakan haji plus dengan total biaya Rp72.500.000,00. Sedangkan untuk calon jamaah umrah di atas akan mendapatkan bonus sebesar Rp 16.500.000,00. Jika ditambahkan uang muka sebesar Rp 3.500.000,00 (lihat Tabel 1), maka jamaah tersebut akan dapat berangkat umrah dengan biaya Rp 20.000.000,00.

Maka, perhitungan dana yang berhasil dihimpun oleh agen travel, yakni sejumlah total uang muka dikurangi dengan biaya penyelenggaraan haji plus serta umrah, dapat dilihat pada Tabel 3. Dari perhitungan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan awal bahwa untuk memberangkatkan 1 jamaah haji plus dengan sistem fee referral (jamaah haji ini hanya membayar sebesar uang muka saja) jamaah tersebut harus memperoleh referal sebanyak 21 calon jamaah baru lainnya. Sedangkan pada skema umrah sebanyak 8 calon jamaah baru lainnya.Tabel 3 Perhitungan dana yang dihimpun oleh agen

Di sini kemudian masalah timbul. Jika ada 500 jamaah haji yang harus diberangkatkan, maka masing-masing jamaah harus memiliki 21 calon jamaah hasil referensi mereka. Sehingga total calon jamaah baru yang terdaftar berjumlah 11000 jamaah[3]. Travel agenttersebut seakan-akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 18.650.000.000,00 dari penyelengaraan haji plus.

Berikutnya, jika ada 500 jamaah umrah yang harus diberangkatkan, maka masing-masing jamaah harus memiliki 8 calon jamaah hasil referensi mereka sehingga total calon jamaah yang terdaftar berjumlah 4500 jamaah[4]. Travel agent tersebut seakan-akan memperoleh pendapatan sebesar Rp5.750.000.000,00 dari penyelenggaraan umrah.

Perhitungan inilah yang lantas membuat Taufikur Rahman et al. selaku peneliti menarik satu kesimpulan bahwasannya skema referensi ini mirip dengan skema ponzi. Yaitu dengan cara mengumpulkan uang dari investor baru (calon jamaah baru) untuk diberikan sebagai return investor lama (komisi kepada jamaah yang lama untuk menutup biaya penyelenggaraan haji plus maupun umrah).

Respon Pemerintah dan LSM Terkait

Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) DKI Jaya menyebut bahwa kian ketatnya persaingan antar biro perjalanan didasari oleh bisnis perjalanan ibadah umrah yang semakin menguntungkan. Akibatnya, tidak sedikit biro perjalanan yang lantas berkreasi menawarkan berbagai produk perjalanan ibadah umrah dengan biaya yang murah. Di antaranya melalui sistem MLM yang dalam praktiknya ditengarai menerapkan skema ponzi.

Menyikapi hal tersebut, DSN MUI mengeluarkan Fatwa DSN No.83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah. DSN MUI menyatakan bahwa PLBS Jasa Perjalanan Umrah—di masyarakat lebih dikenal dengan MLM umroh—diperbolehkan dengan mengikuti akad-akad dan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. Menariknya, sebagaimana dilansir pula oleh situs resmi JPMI DKI Jaya, pada tahun yang sama, MUI mencabut dua sertifikat halal biro perjalanan umrah. Sebelumnya MUI memberikan sertifikat halal kepada dua biro perjalanan umrah yang menggunakan sistem MLM.

Dikutip dari hajiumrahnews, empat asosiasi penyelenggara haji dan umrah menolak permohonan keanggotaan yang diajukn First Travel, oleh karena kecurigaan atas paket murah yang ditawarkan akan mengarah pada skema ponzi. Berikut kutipan lengkapnya:

“Biro penyelenggara umrah First Travel ditolak masuk menjadi anggota oleh empat asosiasi penyelenggara haji dan umrah karena tidak mau terbuka soal paket umrah murah yang mereka tawarkan…Empat asosiasi penyelenggara haji dan umrah yang ada di Indonesia saat ini adalah Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo), dan Kesatuan Tour Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).”

Berbagai modus penerapan skema ponzi dalam bisnis penyelenggara perjalanan haji dan umrah inilah yang kemudian membuat beberapa pihak mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan. Inisiasi telah dilakukan oleh Kementerian Agama melalui pertemuan dengan OJK untuk memulai identifikasi biro perjalanan haji maupun umrah yang mengumpulkan uang dari calon jamaah namun menunda keberangkatan.

Masuknya OJK dalam bisnis penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah ini dirasa cukup relevan oleh karena adanya pengumpulan dana masyarakat. Perlu untuk diketahui bahwa pengumpulan dana masyarakat ini seharusnya hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank yang telah mengantongi izin dari OJK.

Footnotes:

[1] Akhmad, Nurdian. 24 Maret 2016. Skema Ponzi di Bisnis Umrah Harus Dilarang. Diakses pada 8 Juni 2016 melalui http://hajiumrahnews.com/2016/03/24/skema-ponzi-di-bisnis-umrah-harus-dilarang/

[2] Penelitian ini dilaksanakan sekitar tahun 2013, hasl penelitian yang lebih lengkap dapat dibaca di http://sharia.feb.ugm.ac.id/index.php/blog-artikel/penelitian/73-analisis-produk-multi-level-marketing-haji-umrah

[3] Jumlah jamaah yang berangkat 500 jamaah ditambah dengan total referal mereka yakni 21 orang dikali 500 jamaah.

[4] Jumlah jamaah yang berangkat 500 jamaah ditambah dengan total referal mereka yakni 8 orang dikali 500 jamaah.

Sumber http://mihok.my.id/skema-ponzi-penyedia-jasa-umrah-dan-haji-modus-operandi-serta-respon-publik/

  1. Kasus Pada PT Arminareka Perdana

Paket Haji Plus PT Arminareka Perdana

Biaya uang muka : Rp 5.000.000,00

Bonus referensi 1 jamaah : Rp 2.500.000,00

Bonus mengajak 2 jamaah : Rp 500.000,00

Bonus 3 jamaah atau lebih : Rp 1.000.000,00Sam[p

Paket Umrah PT Arminareka Perdana

Biaya uang muka : Rp 3.500.000,00

Bonus referensi 1 jamaah : Rp 1.500.000,00

Bonus mengajak 2 jamaah : Rp 500.000,00

Bonus 3 jamaah atau lebih : Rp 1.000.000,00

Berdasarkan informasi di website PT Arminareka Perdana[12], salah satu penyelenggara haji yang menawarkan sistem reveral, calon jamaah haji plus melakukan pendaftaran serta membayar uang muka sesuai dengan program yang ingin diikutinya. Setelah mendaftar dan melakukan pembayaran uang muka, calon jamaah harus melunasi jumlah biaya yang kurang dari total program yang diambil dengan mencicil dengan ketentuan tertentu atau menggunakan hak usaha yang diberikan oleh PT Arminareka untuk mencari referensi untuk mendapat fee.

Tabel III.2 Komisi pada skema MLM Haji Plus PT Arminareka Perdana

Jumlah orang yang diajak

Nominal Bonus

1

Rp 2.500.000,00

2

Rp 5.500.000,00

3

Rp 8.500.000,00

4

Rp 11.000.000,00

5

Rp 14.500.000,00

6

Rp 18.000.000,00

7

Rp 21.000.000,00

8

Rp 24.000.000,00

9

Rp 28.000.000,00

10

Rp 31.000.000,00

21

Rp 67.500.000,00

Sumber : Website Arminareka Perdana ( http://arminagroup.com).

Tabel III.3 Komisi pada skema MLM Umrah PT Arminareka Perdana

Jumlah orang yang diajak

Nominal Bonus

1

Rp 1.500.000,00

2

Rp 3.500.000,00

3

Rp 5.500.000,00

4

Rp 7.000.000,00

5

Rp 9.500.000,00

6

Rp 12.000.000,00

7

Rp 14.000.000,00

8

Rp 16.500.000,00

9

Rp 19.000.000,00

10

Rp 21.000.000,00

Sumber : Website Arminareka Perdana ( http://arminagroup.com).

Skema referensi seperti ini memudahkan travel agen untuk mendapatkan calon jamaah karena promosi/pemasaran secara tidak langsung dilakukan oleh calon jamaah yang sudah mendaftar sebelumnya. Sehingga travel agent tidak perlu bersusah payah untuk mencari konsumen karena konsumennya merupakan perpanjangan tangan dari travel agenttersebut.Walaupun travel agent memberikan bonus kepada jamaah yang mereferensi calon jamaah yang lainnya, travel agent masih diuntungkan karena masih menerima pendapatan dari pendaftaran calon jamaah lainnya.

Sebagai contoh ada 1 calon jamaah haji plus yang mereferensikan 21 calon jamaah haji plus yang lainnya maka ia akan mendapat total bonus sebesar Rp67.500.000,00. Jika ditambahkan dengan uang uang muka yang telah dibayarkannya sebesar Rp5.000.000,00 , maka dia telah bisa melaksanakan haji plus dengan biaya total Rp72.500.000,00 atau senilai USD7.500. Sedangkan pada skema umrah PT Arminareka, 1 calon jamaah umrah mereferensikan 8 calon jamaah baru maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp 16.500.000,00. Jika ditambahkan uang muka sebesar Rp 3.500.000,00, maka jamaah tersebut akan dapat berangkat umrah dengan biaya Rp 20.000.000,00 atau senilai USD2100

Tabel III.4 Aliran uang MLM Haji Plus pada PT Arminareka Perdana (dalam Juta rupiah)

Jumlah Upliner

Jumlah Downliner

Total Komisi Upliner[13]

Dana yang Dihimpun Agen[14]

1

21

Rp 67,50

Rp 42,50

5

105

Rp 337,50

Rp 212,50

50

1050

Rp 3.375,00

Rp 2.125,00

500

10500

Rp 33.750,00

Rp 21.250,00

5000

105000

Rp 337.500,00

Rp 212.500,00

Sumber : website PT Arminareka Perdana dan kalkulasi Peneliti

Tabel III.5 Aliran uang MLM Umrah pada PT Arminareka Perdana (dalam Juta rupiah)

Jumlah Upliner

Jumlah Downliner

Total Komisi Upliner[15]

Dana yang Dihimpun Agen[16]

1

8

Rp 16,50

Rp 11,50

5

40

Rp 82,50

Rp 57,50

50

400

Rp 825,00

Rp 575,00

500

4000

Rp 8.250,00

Rp 5.750,00

5000

40000

Rp 82.500,00

Rp 57.500,00

Sumber : website PT Arminareka Perdana dan kalkulasi Peneliti

Travel agent menganggap total pendapatan yang diterima dari pembayaran semua uang muka dari semua calon jamaah haji/umrah. Dana tersebut tidak dapat dikembalikan kepada calon jamaah dengan alasan apapun, tetapi bisa diwariskan kepada ahli warisnya namun bukan dalam bentuk uang tunai melainkan hak usaha (melanjutkan usaha MLM). Pendapatan dari penyelenggaraan 1 jamaah haji plus sebesar Rp110.000.000,00[17] dan Rp31.500.000,00[18]. Sehingga dana yang berhasil dihimpuntravel agent sejumlah total uang muka dikurangi total biaya penyelenggaraan haji plus untuk 1 jamaah sebesar yaitu Rp42.500.000,00[19] dan Rp11.500.000,00[20]. Kesimpulannya untuk memberangkatkan 1 jamaah haji plus dengan sistem fee referral (jamaah haji ini hanya membayar sebesar uang muka saja) jamaah tersebut harus memperoleh referal sebanyak 21 calon jamaah baru lainnya sedangkan pada umrah 8 calon jamaah baru (lihat Tabel III.3 untuh haji plus dan III.4 untuk umrah).

Jika ada 500 jamaah haji yang harus diberangkatkan, maka masing-masing jamaah harus memiliki 21 calon jamaah hasil referensi mereka sehingga total calon jamaah baru yang terdaftar berjumlah 10.500 jamaah sehingga total jamaah yang terdaftar berjumlah 11000 jamaah.Travel agent tersebut seakan-akan memperoleh pendapatan sebesar Rp21.250.000.000,00 dari penyelengaraan haji plus. Jika ada 500 jamaah umrah yang harus diberangkatkan, maka masing-masing jamaah harus memiliki 8 calon jamaah hasil referensi mereka sehingga total calon jamaah baru yang terdaftar berjumlah 4000 jamaah sehingga total jamaah yang terdaftar berjumlah 4500 jamaah.Travel agent tersebut seakan-akan memperoleh pendapatan sebesar Rp5.750.000.000,00.

Skema referensi ini mirip dengan skema ponzi dengan cara pengumpulan uang dari investor baru (calon jamaah baru) untuk diberikan sebagai returninvestor lama (komisi kepada jamaah yang lama untuk menutup biaya penyelenggaraan haji plus/umrah). Skema yang ditetapkan pada kasus PT Arminareka dapat disimpulkan terdapat praktek penghimpunan dana dari uang muka calon jamaah yang tidak dapat dikembalikan kepada calon jamaah yang tidak jadi berangkat dan digunakan untuk menutup biaya penyelenggaraan haji/umrah oleh jamaah lama (upliner).

Sumber http://sharia.feb.ugm.ac.id/index.php/blog-artikel/penelitian/73-analisis-produk-multi-level-marketing-haji-umrah

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: