Amar makruf nahi mungkar

Soal:

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan amar makruf nahi mungkar? Apa pula yang dimaksud dengan mengubah kemungkaran (taghyîr al-munkar)?

 

Jawab:

Amar makruf nahi mungkar merupakan salah satu ciri yang hanya dijumpai pada kaum Muslim; tidak ada pada umat-umat lain. Bahkan keistimewaan umat Islam justru dicirikan dengan adanya sifat amar makruf nahi mungkar. Banyak ayat yang menyebut tentang amar makruf nahi mungkar dan menggandengkannya dengan sifat-sifat kaum Muslim. (Lihat: QS Ali Imran [3]: 110). Baca lebih lanjut

BOLEHKAH PEREMPUAN DAN ORANG KAFIR MENJADI ANGGOTA MAJELIS SYURA?

Soal:

Di dalam sistem pemerintahan Islam, apakah boleh kaum perempuan dan orang-orang kafir duduk sebagai anggota majelis syura (majelis umat)?

Jawab:

     Majelis syura atau majelis umat adalah institusi yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang mewakili suara (aspirasi) umat atau kaum Muslim. Di dalam majelis umat atau majelis syura inilah mereka—orang-orang yang mewakili kaum Muslim—melakukan musyawarah (tasyâwur) dan juga menjalankan aktivitas muhâsabah (kontrol dan kritik) terhadap para penguasa (yaitu Khalifah, mu‘âwin tafwîdh [wakil Khalifah], wali, dan amil [para gubernur dan pejabat daerah setingkat wali kota atau bupati]). Syura sendiri bermakna tasyâwur, yaitu memusyawarahkan/membahas suatu perkara (Lihat: Mu‘jam al-Wasîth, jilid I/499).

     Dengan demikian, hubungan majelis umat dengan rakyat adalah hubungan Baca lebih lanjut

BOLEHKAH MUSLIMAH MELAKUKAN MASIRAH?

Soal:

Bagaimana hukumnya kaum wanita melakukan masîrah (long march) di jalan raya atau tempat terbuka, kemudian di sana mereka melakukan orasi?

Jawab:

Masîrah secara harfiah berarti perjalanan, baik dengan diam maupun disertai dengan pembicaraan. Dalam kamus al-Mawrîd, disebutkan bahwa masîrah berarti march, atau long march; juga disamakan dengan demonstration—meski yang terakhir ini lebih tepat disebut dengan muzhâharah.[1]

Dalam konotasi etimologis, memang ada perbedaan antara Baca lebih lanjut

Bolehkah Menasihati Penguasa di Tempat Umum?

Soal:

Bolehkah menasihati penguasa di tempat umum, baik secara langsung maupun melalui demonstrasi?

Jawab:

Nasihat adalah hak setiap orang, mulai dari rakyat jelata hingga para penguasa. Artinya, mereka mempunyai hak untuk dinasihati. Sebaliknya, nasihat menjadi kewajiban bagi setiap mukallaf, tatkala menyaksikan kemungkaran atau kezaliman yang dilakukan oleh orang lain; baik pelakunya penguasa maupun rakyat jelata. Inilah yang dinyatakan dalam hadis Nabi saw. Baca lebih lanjut

ADAKAH PERADILAN BANDING DAN KASASI DALAM ISLAM?

Soal:

Apakah di dalam sistem peradilan Islam dikenal peradilan banding dan peradilan kasasi? Kapan keputusan seorang qâdhî (hakim) dipandang menjadi keputusan yang bersifat tetap?

Jawab:

     Di dalam sistem peradilan sekular dikenal peradilan banding dan kasasi. Bahkan, sebelum disidangkan oleh peradilan, seorang terdakwa dapat meminta sidang pra-peradilan untuk membuktikan sah tidaknya penahanan dirinya sebagai terdakwa. Mekanisme hukum semacam ini berujung pada simpang-siurnya keputusan hukum; ‘kepastian hukum’ yang didambakan masyarakat pun semakin lama diperoleh karena harus melalui rantai peradilan yang sangat panjang. Fenomena ini dengan cepat disergap oleh para pelaku mafia peradilan—entah para jaksa, hakim, maupun pengacara—yang menjadikannya sebagai ‘bisnis basah’. Baca lebih lanjut

Bagaimana Islam Memandang Aborsi?

Soal:

Bagaimana hukum aborsi dalam pandangan Islam?

Jawab:

Sebelum membahas hukum aborsi, ada dua fakta yang dibedakan oleh para fuqaha dalam masalah ini. Pertama: apa yang disebut imlash (aborsi, pengguguran kandungan). Kedua, isqâth (penghentian kehamilan). Imlash adalah menggugurkan janin dalam rahim wanita hamil yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang atau membunuhnya.

Dalam hal ini, tindakan imlash (aborsi) tersebut jelas termasuk Baca lebih lanjut

Berdakwah Lewat Parlemen?

Soal:

Apakah hukum terlibat secara langsung di dalam parlemen negara sekular?

Jawab:

Parlemen di negeri Islam, di antaranya negara Arab, pada dasarnya merupakan hasil jiplakan parlemen di negara demokrasi, dan melakukan apa yang dilakukan oleh parlemen tersebut, seperti legislasi hukum, memberikan dan mencabut mandat kepada para penguasa, meski hanya simbolik.

Karenanya, hukumnya sama, dalam konteks aktivitas yang dilakukannya, seperti aktivitas legislatif, memberikan dan mencabut mandat kepada para penguasa, menjadi anggota, mencalonkan diri menjadi anggota dan pemilihan para calon legislatif.

Parlemen ini melakukan legislasi Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: