Amar makruf nahi mungkar

Soal:

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan amar makruf nahi mungkar? Apa pula yang dimaksud dengan mengubah kemungkaran (taghyîr al-munkar)?

 

Jawab:

Amar makruf nahi mungkar merupakan salah satu ciri yang hanya dijumpai pada kaum Muslim; tidak ada pada umat-umat lain. Bahkan keistimewaan umat Islam justru dicirikan dengan adanya sifat amar makruf nahi mungkar. Banyak ayat yang menyebut tentang amar makruf nahi mungkar dan menggandengkannya dengan sifat-sifat kaum Muslim. (Lihat: QS Ali Imran [3]: 110). Baca lebih lanjut

BOLEHKAH PEREMPUAN DAN ORANG KAFIR MENJADI ANGGOTA MAJELIS SYURA?

Soal:

Di dalam sistem pemerintahan Islam, apakah boleh kaum perempuan dan orang-orang kafir duduk sebagai anggota majelis syura (majelis umat)?

Jawab:

     Majelis syura atau majelis umat adalah institusi yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang mewakili suara (aspirasi) umat atau kaum Muslim. Di dalam majelis umat atau majelis syura inilah mereka—orang-orang yang mewakili kaum Muslim—melakukan musyawarah (tasyâwur) dan juga menjalankan aktivitas muhâsabah (kontrol dan kritik) terhadap para penguasa (yaitu Khalifah, mu‘âwin tafwîdh [wakil Khalifah], wali, dan amil [para gubernur dan pejabat daerah setingkat wali kota atau bupati]). Syura sendiri bermakna tasyâwur, yaitu memusyawarahkan/membahas suatu perkara (Lihat: Mu‘jam al-Wasîth, jilid I/499).

     Dengan demikian, hubungan majelis umat dengan rakyat adalah hubungan Baca lebih lanjut

BOLEHKAH MUSLIMAH MELAKUKAN MASIRAH?

Soal:

Bagaimana hukumnya kaum wanita melakukan masîrah (long march) di jalan raya atau tempat terbuka, kemudian di sana mereka melakukan orasi?

Jawab:

Masîrah secara harfiah berarti perjalanan, baik dengan diam maupun disertai dengan pembicaraan. Dalam kamus al-Mawrîd, disebutkan bahwa masîrah berarti march, atau long march; juga disamakan dengan demonstration—meski yang terakhir ini lebih tepat disebut dengan muzhâharah.[1]

Dalam konotasi etimologis, memang ada perbedaan antara Baca lebih lanjut

Bolehkah Menasihati Penguasa di Tempat Umum?

Soal:

Bolehkah menasihati penguasa di tempat umum, baik secara langsung maupun melalui demonstrasi?

Jawab:

Nasihat adalah hak setiap orang, mulai dari rakyat jelata hingga para penguasa. Artinya, mereka mempunyai hak untuk dinasihati. Sebaliknya, nasihat menjadi kewajiban bagi setiap mukallaf, tatkala menyaksikan kemungkaran atau kezaliman yang dilakukan oleh orang lain; baik pelakunya penguasa maupun rakyat jelata. Inilah yang dinyatakan dalam hadis Nabi saw. Baca lebih lanjut

ADAKAH PERADILAN BANDING DAN KASASI DALAM ISLAM?

Soal:

Apakah di dalam sistem peradilan Islam dikenal peradilan banding dan peradilan kasasi? Kapan keputusan seorang qâdhî (hakim) dipandang menjadi keputusan yang bersifat tetap?

Jawab:

     Di dalam sistem peradilan sekular dikenal peradilan banding dan kasasi. Bahkan, sebelum disidangkan oleh peradilan, seorang terdakwa dapat meminta sidang pra-peradilan untuk membuktikan sah tidaknya penahanan dirinya sebagai terdakwa. Mekanisme hukum semacam ini berujung pada simpang-siurnya keputusan hukum; ‘kepastian hukum’ yang didambakan masyarakat pun semakin lama diperoleh karena harus melalui rantai peradilan yang sangat panjang. Fenomena ini dengan cepat disergap oleh para pelaku mafia peradilan—entah para jaksa, hakim, maupun pengacara—yang menjadikannya sebagai ‘bisnis basah’. Baca lebih lanjut

Bagaimana Islam Memandang Aborsi?

Soal:

Bagaimana hukum aborsi dalam pandangan Islam?

Jawab:

Sebelum membahas hukum aborsi, ada dua fakta yang dibedakan oleh para fuqaha dalam masalah ini. Pertama: apa yang disebut imlash (aborsi, pengguguran kandungan). Kedua, isqâth (penghentian kehamilan). Imlash adalah menggugurkan janin dalam rahim wanita hamil yang dilakukan dengan sengaja untuk menyerang atau membunuhnya.

Dalam hal ini, tindakan imlash (aborsi) tersebut jelas termasuk Baca lebih lanjut

Berdakwah Lewat Parlemen?

Soal:

Apakah hukum terlibat secara langsung di dalam parlemen negara sekular?

Jawab:

Parlemen di negeri Islam, di antaranya negara Arab, pada dasarnya merupakan hasil jiplakan parlemen di negara demokrasi, dan melakukan apa yang dilakukan oleh parlemen tersebut, seperti legislasi hukum, memberikan dan mencabut mandat kepada para penguasa, meski hanya simbolik.

Karenanya, hukumnya sama, dalam konteks aktivitas yang dilakukannya, seperti aktivitas legislatif, memberikan dan mencabut mandat kepada para penguasa, menjadi anggota, mencalonkan diri menjadi anggota dan pemilihan para calon legislatif.

Parlemen ini melakukan legislasi Baca lebih lanjut

STANDAR KECUKUPAN NAFKAH

Soal:

Apa ukuran dan kriteria kecukupan nafkah yang diberikan seorang suami kepada istri dan anak-anaknya menurut pandangan Islam? Siapa pula yang diwajibkan untuk memenuhi nafkah jika suami (atau ayah) tidak mampu?

Jawab:

     Salah satu kewajiban seorang suami terhadap anak-anak dan istrinya adalah kewajiban memberi nafkah. Allah Swt. memaparkannya di dalam al-Quran:

]وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[

Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (QS al-Baqarah [2]: 233).

Yang dimaksudkan dengan rezeki pada ayat di atas adalah nafkah. Ibn Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

Seorang ayah harus memberikan nafkah dan pakaian kepada anak-anaknya (juga istrinya) dengan cara yang makruf. Yang dimaksud dengan makruf disini adalah yang sesuai dengan adat istiadat (kebiasaan) bagi para wanita di negeri tersebut, asalkan tidak boros dan tidak kekurangan; juga sesuai dengan kemampuan ayah (atau suami) secara proporsinal. (Ibn Katsir, Tafsîr Ibn Katsîr, jld. I/351).

     Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami atau ayah wajib hukumnya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Cakupan pemberian nafkahnya meliputi: kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga (jika istrinya tidak sanggup), dan kebutuhan-kebutuhan wajib/pokok lainnya yang biasa diperlukan bagi istri dan anak-anaknya. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Swt. lainnya:

]أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ[

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (QS ath-Thalaq [65]: 6).

 

     Berkaitan dengan seberapa besarnya nafkah yang diberikan kepada anak-anak dan istri, al-Quran menggunakan kata-kata bi al-ma‘rûf (dengan cara yang makruf), yaitu sesuai dengan kebutuhan istri dan anak-anaknya, atau sesuai dengan standar hidup masyarakat di negeri tempat tinggal istri dan anak-anaknya, atau sesuai dengan tingkat/derajat sosial istri dan anak-anaknya di tengah-tengah masyarakat. Semua itu menjadi unsur-unsur penting bagi seorang ayah atau suami dalam memberikan nafkahnya. Rasulullah saw. menjelaskan lebih detail bentuk makruf tersebut dalam hadis berikut. Mu‘awiyah menuturkan bahwa al-Qusyairi pernah berkata, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya?” Rasulullah saw. menjawab:

«أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلاَ تَضْرِبُوهُنَّ وَلاَ تُقَبِّحُوهُنَّ»

Engkau memberinya makan sesuai dengan apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul mukanya. Janganlah engkau menjelek-jelekkannya. (HR Abu Dawud).

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syariat, melainkan    berdasarkan keadaan masing-masing suami dan istri. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat (negeri), waktu, dan keadaan. Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah. (Lihat: Ibn Rusyd, Bidâyah al-Mujtahid, jld. II/41).

Rasulullah saw. pernah memperoleh pengaduan dari istri Abu Sufyan yang tidak memperoleh nafkah yang mencukupi bagi dirinya dan anak-anaknya. Padahal, status sosial dan ekonomi Abu Sufyan di tengah-tengah masyarakat sangatlah memadai.

«عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»

Aisyah menceritakan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil (nafkah)-nya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah menjawab, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang makruf.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Teks hadis tersebut menegaskan bahwa nafkah adalah hak bagi istri dan anak-anak. Apabila seorang ayah atau suami tidak memberikan nafkah secara mencukupi, padahal ia mampu, maka Rasulullah saw. membolehkan bagi istri untuk mengambilnya (walaupun) tanpa sepengetahuan suaminya secara mencukupi, artinya tidak berlebih-lebihan.

     Meskipun demikian, apabila seorang suami atau ayah—setelah berusaha keras atau karena suatu sebab—tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan (nafkah) bagi istri dan anak-anaknya, maka Allah Swt. tidak memaksakan hal itu kepadanya. Allah Swt. berfirman:

]وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا[

Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS al-Baqarah [2]: 233).

     Lalu, kepada siapa beban untuk mencukupi nafkah tersebut berpindah? Di dalam sistem ekonomi Islam yang berkaitan dengan kewajiban nafkah, problematika semacam ini—yang biasa dijumpai di tengah-tengah masyarakat—dipecahkan secara jitu melalui tahap peralihan beban, yaitu:

  1. Jika seorang ayah atau suami tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib ditanggungnya, maka kewajiban tersebut berpindah kepada saudara-saudaranya atau karib kerabatnya, seperti kakaknya (yang laki-laki), pamannya, dan seterusnya.

2. Jika pihak saudara juga tidak mampu, maka kewajiban tersebut berpindah kepada kaum Muslim yang menjadi tetangganya.

3. Jika masyarakat (tetangga) yang menjadi komunitas tempat tinggalnya juga tidak mampu (baik karena miskin atau fakir), maka Islam mengalihkan beban tersebut kepada negara atau khalifah. Rasulullah saw. bersabda:

«اَلإِمَامُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَتِهِ»

Seorang imam (khalifah) itu bagaikan penggembala (pemimpin). Ia bertanggung jawab terhadap (keadaan) apa yang dipimpinnya.(HR al-Bukhari dan Muslim).

     Dengan demikian, sistem Islam adalah satu-satunya sistem yang memecahkan masalah nafkah dengan cara terintegrasi. Islam tidak membiarkannya begitu saja ditangani oleh individu-individu, karena bisa saja seorang suami atau ayah berada dalam kondisi yang tidak mampu; baik karena cacat, sakit, tua renta, atau sebab-sebab lain. Negara atau khalifahlah yang menjadi penanggung jawab atas seluruh keadaan masyarakatnya, karena memang itulah fungsi dan kewajiban negara, yaitu mengatur dan memelihara urusan-urusan masyarakat; termasuk kecukupan nafkah setiap rakyatnya.

Wallâhu a‘lam. [AF]

SEPUTAR KETERLIBATAN DALAM PEMILU

Soal:

Apa hukumnya bagi kaum Muslim yang turut terlibat—sebagai pemilih—memberikan suara dalam proses pemilihan umum, baik dalam pemilihan anggota-anggota perwakilan rakyat maupun kepala negara?

Jawab:

     Di dalam pertanyaan di atas terkandung dua topik yang berbeda, yaitu memilih anggota-anggota wakil rakyat, dan memilih kepala negara.

     Pemilu merupakan (akad) wakalah (perwakilan). Agar akad wakalah sempurna maka rukun-rukunnya harus dipenuhi sehingga akadnya sahih, yaitu adanya ijab qabul, pihak yang mewakilkan (muwakkil), pihak yang mewakili (wâkil), perkara yang diwakilkan, serta bentuk redaksi akad perwakilannya (shigât tawkîl).

Untuk mengetahui hukum syariat dalam masalah ini, wajib—sebelum segala sesuatunya—untuk melakukan tahqîq manâth (mengetahui fakta tentang obyek diterapkannya hukum) atas perkara tersebut. Manâth dalam perkara ini adalah pemilihan anggota ‘majelis legislatif’ (al-majlis at-tasyrî‘) atau yang biasa dikenal dengan ‘majelis perwakilan’ (majlis an-nuwâb), aktivitas yang biasanya dilakukan oleh majelis ini serta wewenang-wewenangnya. Di sinilah ditetapkan hukum syariat atas perkara ini. Begitu pula manâth dalam perkara yang kedua, yaitu pemilihan kepala negara yang mengharuskan mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajiban kepala negara. Dari situ barulah dapat ditentukan hukumnya.

Di dalam sistem Islam, majelis perwakilan rakyat biasa dikenal dengan sebutan majlis syûrâ atau majlis ummah. Tugas dan kegiatan majelis ini adalah menyampaikan suara (aspirasi) kaum Muslim yang diwakilinya kepada Khalifah, tempat Khalifah meminta masukan dalam hal urusan-urusan yang menyangkut kaum Muslim, dan mewakili umat dalam melakukan koreksi (muhâsabah) terhadap para pejabat pemerintah, termasuk Khalifah (an-Nabhani, Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, h. 209). Artinya, perkara yang diwakilkan oleh kaum Muslim kepada mereka menyangkut perkara-perkara yang memang diwajibkan atau mubah. Jadi, anggota-anggota majelis umat/majelis syura yang dipilih oleh kaum Muslim harus memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang mencukupi; mereka adalah representasi dari suara kaum Muslim. Bagaimana mungkin kaum Muslim memilih orang-orang tertentu yang tidak dikenalnya—apalagi non Muslim—dan tidak diketahui kredibilitas serta kapabilitasnya?

Selama rukun-rukun dan syarat-syarat akad wakalah tersebut dipenuhi, maka kaum Muslim dibolehkan memilih wakil-wakilnya—sebagai anggota majelis umat—untuk menyampaikan aspirasinya kepada kepala negara (pemerintah), juga untuk menyampaikan kritik/koreksi terhadap para pejabat negara dalam hal pengaturan dan pemeliharaan urusan kaum Muslim.

Apabila salah satu rukun atau syarat akad wakalah tersebut tidak terpenuhi, maka batallah akadnya, dengan kata lain, tidak sah dan tidak diperbolehkan melanjutkan implikasi dari akad wakalah tersebut. Begitu pun apabila manath-nya berbeda, maka hukumnya pun akan berbeda pula. Misalnya, jika pihak yang mewakili (wakil) tidak amanah, tidak menyampaikan aspirasi/suara orang-orang yang mewakilkannya, malahan si wakil hanya menyuarakan aspirasinya pribadi atau partainya yang bertentangan dengan aspirasi orang-orang yang mewakilkannya; atau topik/perkara yang diwakilkan berubah, artinya, manath-nya berbeda, karena—ternyata—aktivitas wakil-wakil rakyat itu bukan lagi menyampaikan aspirasi (ibdâ’ ar-ra’yi) dan menyampaikan kritik (muhâsabah) kepada pemerintah, melainkan juga membuat dan menetapkan perundang-undangan (haqq at-tasyrî‘). Yang terakhir ini bukan lagi menjadi wewenangnya serta menyalahi rukun-rukun dan syarat akad wakalah.

Wewenang membuat dan menetapkan undang-undang (haqq at-tasyrî‘) ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia (rakyat). Yang berhak mengeluarkan undang-undang hanyalah Allah semata. Tidak berhak seorang pun bersekutu dengan Allah dalam perkara tasyrî‘. Allah Swt.   berfirman:

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ ِللهِ﴾

Keputusan (hukum) itu hanyalah kepunyaan Allah. (QS Yusuf [12]: 40).

﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ﴾

Janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS an-Nahl [16]: 116).

Berdasarkan hal ini maka kaum Muslim tidak boleh memilih wakil yang akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.

     Adapun pemilihan kepala negara, di dalam sistem Islam terdapat prinsip bahwa kekuasaan itu berada di tangan umat (as-sulthah li al-ummah). Kemudian umat menyerahkan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara segala urusannya tersebut kepada Khalifah (kepala negara yang terpilih) melalui akad baiat, bukan akad wakalah, yaitu penyerahan kekuasaan yang dimiliki umat kepada Khalifah agar Khalifah mengatur dan memelihara urusan umat dengan sistem (hukum) Islam, dan umat wajib menaatinya. Proses yang mendahului akad baiat ini hingga terpilihnya seorang Khalifah bermacam-macam. Pada masa terpilihnya Abu Bakar r.a. melibatkan kaum Anshar dan beberapa orang dari kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa’idah. Pada masa terpilihnya Umar bin al-Khaththab r.a. melibatkan seluruh kaum Muslim di kota Madinah. Pada masa terpilihnya Utsman bin Affan r.a. pemilihannya diserahkan kepada beberapa orang sahabat saja (yang dikenal kemudian dengan istilah ahl halli wa al-‘aqd). Keterlibatan kaum Muslim dalam proses pemilihan Khalifah adalah fardhukifayah. Artinya, tidak harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat atau mewajibkan setiap Muslim untuk memberikan suaranya dalam pemilihan Khalifah (kepala negara). Bahkan pada masa terpilihnya Utsman bin Affan r.a. dan Ali bin Abi Thalib r.a., keduanya hanya dipilih oleh beberapa orang dan sekelompok kecil kaum Muslim; sedangkan pada masa terpilihnya Umar bin Khaththab r.a. tidak melibatkan kaum Muslim di kota-kota lain selain kota Madinah.

     Masalahnya akan berbeda jika manath-nya (fakta tentang obyek diterapkannya hukum) berbeda, selain beberapa rukun dan syarat akadbaiat yang juga berubah. Hal itu dapat dilihat antra lain:

  1. Format pemilihan kepala negara saat ini didasarkan pada sistem demokrasi Barat yang kufur, sedangkan pemilihan Khalifah di dasarkan pada sistem (hukum) Islam.
  2. Fakta tentang orang yang dibaiat(Khalifah atau kepala negara) adalah orang yang bersedia untuk menjalankan seluruh pengaturan dan pemeliharaan urusan umat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan didasarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah. Sebaliknya,   dalam sistem demokrasi, kepala negara dipilih untuk menjalankan garis-garis besar haluan negara yang ditentukan oleh rakyat (dalam hal ini parlemen).
  3. Khalifah tidak boleh dipilih dari orang kafir, kaum wanita, orang zalim atau fasik, dan tidak memiliki kemampuan. Sebaliknya, kepala negara dalam sistem demokrasi bisa terpilih dari kalangan orang-orang kafir, kaum wanita, orang yang zalim atau fasik, bahkan orang yang bodoh (tidak memiliki kemampuan) dan para penjahat; asalkan ia memperoleh mayoritas suara terbanyak dalam pemilihan.
  4. Masa jabatan Khalifah (melalui akad bai’at) tidak ditentukan batasnya; bisa sehari, bisa juga seumur hidup, bergantung pada apakah ia menjalankan pengaturan dan pemeliharaan urusan kaum Muslim berdasarkan sistem hukum Islam dengan konsisten atau tidak. Sebaliknya, jabatan kepala negara menurut sistem demokrasi dibatasi maksimal empat atau lima tahun; bisa diperpanjang jika rakyat dan peraturannya menghendaki.
  5. Khalifah diangkat melalui akad baiat. Khalifah menjalankan aktivitasnya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tidak ada waktu libur. Sebaliknya, kepala negara dalam sistem demokrasi diangkat berdasarkan akad ijârah, yaitu sebagai ajir (orang yang diupah/digaji) oleh musta’jir (dalam hal ini rakyat) untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat. Karena itu, ia berhak memperoleh gaji yang ditetapkan oleh rakyat (parlemen), memiliki waktu kerja, hari dan jam libur, cuti, dan lain-lain sebagaimana para pekerja lainnya.

Karena manath-nya dan rukun-rukun serta syarat-syaratnya berbeda dengan proses pemilihan Khalifah, maka hukum pemilihan kepala negara—dalam sistem demokrasi—juga berbeda. Ditinjau dari perkara yang diakadkan, sifat-sifat orang yang dipilih dan lain-lain (sebagaimana dipaparkan pada lima poin diatas) maka proses pemilihan kepala negara dalam format sistem demokrasi sekular, sama artinya dengan mengokohkan sebuah sistem yang bertentangan dengan sistem Islam secara diametral; berarti pula meratifikasi suatu akad yang menyangkut pengaturan dan pemeliharaan urusan kaum Muslim berdasarkan hukum buatan manusia (dalam hal ini yang ditetapkan oleh parlemen, dan itulah makna dari demokrasi, yaitu kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, termasuk hak untuk menetapkan hukum), bukan hukum yang di dasarkan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Hal ini jelas haram.

]أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ[

Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan. (QS Ali Imran [3]: 83).

Ya Allah, saksikanlah kami telah menyampaikan.[AF]

BAGAIMANA MEMPERLAKUKAN ORANGTUA DENGAN BAIK?

Soal:

Upaya penghancuran keluarga Muslim telah berhasil menghancurkan nilai-nilai agung dan sakral dalam hubungan anak dan orangtua, yang biasa dikenal dengan birr al-wâlidayn. Lalu, bagaimana sebenarnya batasan dan bentuk-bentuknya?

 

Jawab:

Secara literal, birr adalah sebutan untuk semua kebaikan, kebalikan dari ‘aqq (jamaknya ‘uqûq); sedangkan mabrûr adalah sebutan untuk birr yang dilakukan. Misalnya haji mabrûr, maksudnya adalah haji yang tidak tercemar dengan dosa sekecil apapun, atau perkara yang diharamkan.

Karena itu, birr al-wâlidayn dapat didefinisikan sebagai: semua bentuk kebaikan untuk menaati kedua orangtua. Makna “semua bentuk kebaikan untuk menaati keduanya” itu tidak lain Baca lebih lanjut

Bagaimana Mengubah Mata Uang ke Dinar-Dirham?

Soal:

Bagaimana langkah praktis mengubah mata uang yang ada di negeri-negeri Muslim menjadi mata uang dinar atau dirham?

Jawab:

     Sebelum menjawab secara praktis pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu apa yang disebut dengan dinar dan dirham syar‘î dan konsep umum tentang mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat dewasa ini.

     Pada masa pemerintahan Baca lebih lanjut

HUKUM SEPUTAR NUSYUZ

Soal:

Apa dan bagaimana sebenarnya praktik nusyûz; pengertian, batasan, dan sanksinya?

 

Jawab:

Nusyûz adalah pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak. Jika seorang istri tidak melakukan kewajiban semisal shalat, atau melakukan keharaman seperti tabarruj (berpenampilan yang menarik perhatian lelaki lain), maka seorang suami wajib memerintahkan istrinya untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman tersebut. Jika tidak mau, berarti dia telah melakukan tindakan nusyûz. Dalam kondisi seperti ini, seorang suami berhak untuk menjatuhkan sanksi kepada istrinya. Dia juga tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Jika istrinya telah kembali, atau tidak nusyûz lagi, maka sang suami tidak berhak lagi untuk menjatuhkan sanksi kepada istrinya, dan pada saat yang sama dia pun wajib memberikan nafkah istrinya. Baca lebih lanjut

Cara Taubat dari Memakan Uang Haram

Assalamualaikum Ustadz,

Saat ini saya khawatir telah memakan uang haram, baik langsung maupun tidak langsung, padahal saya telah berusaha untuk menghindarinya, namun saya takut tanpa saya sadari telah memakannya.

Saya pernah mendengar dalam suatu Khotbah Jum’at, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa yang memakan barang haram tidak akan diterima ibadahnya selama 40 tahun, tentu saya sangat takut dan pesimis sehingga berfikir akan sia-sia saja untuk memperbanyak ibadah, sementara ini Alhamdulillah saya tetap rajin beribadah meskipun masih khawatir tidak akan diterima (saya takut nanti akan berfikir percuma ibadah kalau tidak diterima).

Pertanyaan saya, Apakah yang harus saya lakukan agar Allah mengampuni saya dari memakan uang haram yang mengakibatkan ibadah saya tidak diterima selama itu ?

YVM

Jawaban

Waalaikumussalam Wr Wb

Terdapat hadits yang berbunyi,”Barangsiapa yang memakan sesuap saja dari yang haram maka tidaklah diterima shalatnya sebanyak 40 malam dan tidaklah diterima doanya selama 40 pagi dan setiap daging yang tumbuh dari (sesuatu) yang haram maka api neraka menjadi lebih utama baginya. Sesungguhnya sesuap dari yang haram akan menumbuhkan daging.” (HR. ad Dailami dari Ibnu Masud)

Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits tersebut Baca lebih lanjut

Bagaimana Islam Menyikapi Kelompok ’Sempalan’?

Soal:

Di tengah-tengah masyarakat kita saat ini banyak terdapat kelompok-kelompok keagamaan, yang sebagiannya dipandang sempalan dan sesat. Bagaimana sesungguhnya Islam menyikapi persoalan ini?

Jawab:

Untuk menjawab bagaimana Islam menyikapi kelompok sempalan, yang harus dibahas terlebih dulu adalah, siapa sesungguhnya yang masuk dalam kategori kelompok sempalan dalam pandangan Islam?

Harus diakui, bahwa ajaran Islam bisa dipahami secara beragam oleh pemeluknya. Keberagaman paham tersebut sesungguhnya terbentuk karena adanya dua faktor, Baca lebih lanjut

SIAPA YANG LAYAK DISEBUT MISKIN?

Soal:

Siapakah sebenarnya orang yang layak disebut miskin dalam pandangan Islam?

 

Jawab:

Miskin (poor), dalam sistem Kapitalisme maupun Sosialisme, ukurannya berbeda-beda. Bank Dunia, misalnya, mematok ukuran kemiskinan dengan USD 1 perhari perkepala; sama dengan sebulan minimal USD 30 perkepala, atau Rp 300 ribu (dengan kurs USD 1=Rp 10.000). Dengan 4.9 anggota, berarti pendapatan minimal bagi keluarga adalah sebesar Rp 1.470.000 untuk di perkotaan, sedangkan di pedesaan dengan 4.7 anggota besarnya adalah 1.410.000. Ini untuk ukuran Bank Dunia.

Di Indonesia, UMR (upah minimum regional) juga berbeda-beda, antara satu kota dengan kota lain. Ada yang mematok angka Rp 750.000 perbulan. Ada juga yang mematok angka Rp 650.000 perbulan. Di Jakarta, keluarga yang dikategorikan miskin, sebagaimana dalam kasus subsidi langsung, umumnya berpendapatan Rp 300.000 ke bawah. Ini artinya, rata-rata pendapatan keluarga tersebut perhari hanya Rp 10.000. Jika angka Rp 300.000 tersebut dibagi 4.9 anggota, rata-rata pendapatan mereka perkepala setiap bulan hanya Rp 61.224, yang berarti perharinya hanya Rp 2.040. Untuk makan sekali saja, angka ini jelas jauh dari cukup, bahkan sangat kurang.

Lalu, bagaimana Islam memandang kemiskinan dan menetapkan angka kemiskinan? Apa ukuran miskin menurut Islam? Bagaimana pula cara mengetahuinya?

Dalam pandangan Islam, kemiskian (al-miskin) atau kefakiran (al-faqr) indikasinya sama, jika kebutuhan dasar setiap individu perindividu di dalam masyarakat (sandang, papan dan pangan) tidak terpenuhi; termasuk kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan keamanan; sekalipun yang terakhir ini merupakan tanggung jawab negara secara langsung.

Kemiskinan (al-faqr), menurut bahasa, adalah ihtiyâj (membutuhkan). Faqara wa iftaqara adalah lawan dari istaghna (tidak membutuhkan, atau kaya); iftaqara ilaihi maknanya adalah ihtâja (membutuhkan); faqîr (orang yang membutuhkan); bentuk jamaknya fuqara’. Faqîr menurut pengertian syariah adalah orang yang membutuhkan dan keadaannya lemah, yang tidak bisa dimintai apa-apa. Allah Swt. berfirman:

]رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ[

“Ya Rabbi, seungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.(QS al-Qashash [28]: 24).

Maksudnya, sesungguhnya aku faqîr, atau membutuhkan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku, baik sedikit maupun banyak. Allah Swt. juga berfirman:

]وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ[

(Sebagian lagi) berikanlah kepada orang-orang yang sengsara lagi fakir. (QS al-Hajj [22]: 28).

Maksud kata bais di dalam ayat tersebut adalah orang yang tertimpa kesengsaraan, atau kemelaratan. Jadi, faqîr adalah orang yang menjadi lemah oleh kesengsaraan. Ayat-ayat dan beberapa pernyataan sahabat dan tabiin tersebut menunjukkan, bahwa fakir adalah ihtiyâj (membutuhkan).

Islam memandang masalah kemiskinan ini dengan standar yang sama, di negara manapun, dan kapanpun. Karena itu, menurut pandangan Islam, kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh. Syarih juga telah menetapkan kebutuhan primer tersebut, yaitu sandang, papan, dan pangan. Allah Swt. berfirman:

]وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[

Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (QS al-Baqarah [2]: 233).

]أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ[

Tempatlah mereka (para istri) di mana kalian bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuan kalian. (QS ath-Thalaq [65]: 6).

Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Abi Ahwash yang mengatakan, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan. (HR Ibn Majah).

Ini menunjukkan bahwa kebutuhan primer—ketika tidak terpenuhi dianggap miskin—adalah sandang, papan, dan pangan. Hal-hal lain selain sandang, papan dan pangan dianggap sebagai kebutuhan skunder; orang yang tidak bisa memenuhinya (setelah kebutuhan-kebutuhan primernya sudah terpenuhi) tetap tidak bisa dianggap sebagai orang miskin.

Kemiskinan adalah sumber kemunduran. Islam bahkan telah menjadikan kemiskinan itu sebagai ancaman dari setan. Allah Swt. berfirman:

]الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ[

Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kalian dengan kemiskinan. (QS al-Baqarah [2]: 268).

Islam juga telah menganggap kemiskinan itu sebagai kelemahan sekaligus menganjurkan agar kita mengasihi orang-orang miskin. (Lihat kembali: QS al-Hajj [22]: 28).

Islam telah menjadikan terpenuhinya kebutuhan primer serta mengusahakannya untuk orang yang tidak bisa memperolehnya adalah fardlu. Jika kebutuhan primer tersebut bisa dipenuhi sendiri oleh seseorang, maka pemenuhan tersebut menjadi kewajibannya. Namun, jika orang tersebut tidak bisa memenuhinya sendiri, karena tidak mempunyai harta yang cukup atau karena dia tidak bisa memperoleh harta yang cukup, maka syariah telah menjadikan orang tersebut wajib ditolong oleh orang lain, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan primernya.

Dalam hal ini, Islam bahkan telah merinci tatacara membantu orang seperti ini. Pertama: Islam mewajibkannya kepada kerabat terdekat yang memiliki hubungan darah. (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233).

Kedua: Apabila orang tersebut tidak mempunyai sanak-kerabat yang wajib menanggung nafkahnya, maka kewajiban memberikan nafkah kepada orang tersebut dipindahkan kepada Baitul Mal, pada bagian zakat. Allah Swt. berfirman:

]إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ[

Zakat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir dan miskin. (QS at-Taubah [9]: 60)

Ketiga: Apabila bagian zakat dari Baitul Mal tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin, maka negara wajib memberikan nafkah kepada mereka dari bagian lain, dari Baitul Mal.

Keempat: Jika di dalam Baitul Mal tidak terdapat harta sama sekali, maka negara harus mewajibkan pajak atas harta orang-orang kaya, dan mengusahan pajak tersebut untuk dinafkahkan kepada para fakir miskin. Sebab, dalam keadaan demikian, kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh kaum Muslim. Dalam sebuah hadis qudsi, sebagaimana dituiturkan Anas ra., Nabi saw. pernah bersabda:

 

“Tidaklah beriman kepada-Ku siapa saja yang tidur kekenyangan, sedangkan tetangganya kelaparan, sementara dia mengetahuinya.” (HR al-Bazzar).

Allah Swt. juga berfirman:

]وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ[

Di dalam harta mereka terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta, yang tidak mendapat bagian. (QS adz-Dzariyat [51]: 19)

Rasulullah saw. juga pernah menahan harta dengan hanya memberikan bagian kepada orang-orang Muhajirin yang fakir, tidak kepada kaum Anshar. Semua itu membuktikan, bahwa menaggung para fakir miskin merupakan kewajiban bagi seluruh kaum Muslim. Selama hal itu menjadi kewajiban seluruh kaum Muslim, maka Khalifah wajib—karena dia wajib untuk melayani urusan umat—mendapatkan harta tersebut dari kaum Muslim agar dia bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka.

Ringkasnya, orang fakir yang wajib diberi nafkah adalah karena kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi, yaitu orang yang membutuhkan sandang, papan dan pangan. Sebaliknya, orang kaya, yang wajib memberikan nafkah serta berkewajiban sebagaimana kewajiban seluruh kaum Muslim terkait dengan tanggungjawab harta, adalah orang yang memiliki kelebihan dari sisa memenuhi kebutuhannya dengan cara yang makruf, yang bukan hanya kebutuhan primernya saja. Wallâhu a’lam bi ash-shawâb. []

HUKUM MENGGUNAKAN ‘UANG HARAM’ UNTUK KEBAIKAN

Soal:

Di tengah-tengah masyarakat beredar suatu pandangan yang membolehkan penggunaan uang riba, asalkan digunakan untuk membangun masjid, membantu anak yatim, membangun jalan umum; untuk bea siswa; untuk membantu permodalan ekonomi kecil dan menengah; untuk keperluan kaum dhuafa, dan sejenisnya. Alasan mereka, daripada bunga riba itu dimanfaatkan oleh orang non-Muslim, lebih baik diambil oleh kaum Muslim dan digunakan untuk kebaikan. Benarkah pemahaman semacam ini?

Jawab:

     Dari pertanyaan tersebut tersirat dua topik terpisah. Pertama, hukum tentang perolehan uang yang berasal dari aktivitas riba dan yang sejenisnya. Kedua, apakah penggunaan harta yang berasal dari aktivitas pertama dibolehkan jika digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat? Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: