Gayus Tambunan: Bukti Kesekian Kegagalan Hukum Thaghut


Dewasa ini negara yang menerapkan filososfi hukum adalah panglima kembali dikejutkan oleh sebuah kasus hukum menggelikan. Gayus Tambunan, penjahat kakap Indonesia dikabarkan kabur tanpa kesulitan berarti dari Rumah Tahanan dan malah plesiran ke Bali.

Gayus sebelumnya tersandung oleh kasus penggelapan yang kemudian membawanya ke meja hijau. Uniknya bak bola salju, kasus Gayus kini melebar dan melibatkan sejumlah pihak setelah dirinya tertangkap basah ketika tengah menyaksikan pertandingan Tenis.

Bersama istrinya, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini sempat menyaksikan olahraga elit internasional itu di Nusa Dua. Dugaan ini diperkuat foto-foto yang memperlihatkan lelaki mirip Gayus di tribun penonton hasil bidikan seorang wartawan.

Seperti diberitakan Liputan6.com, delapan polisi dijadikan tersangka terkait bebas berkeliarannya terdakwa mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Kepala Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Komisaris (pol) Iwan Siswanto, juga telah dijadikan tersangka. "Kesembilan anggota tersebut telah ditahan dan dibebastugaskan dari tanggung jawab yang selama ini mereka emban," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Iskandar Hasan di Jakarta, Kamis (11/11).

Iskandar Hasan selaku Kadiv Humas Polri mengakui bahwa penyuapan Gayus kepada 9 polisi tersebut berlangsung sejak bulan Juli 2010. Dengan uang muka sebesar Rp. 50 juta yang diberikan secara bertahap. Penyuapan itu dilakukan semata-mata agar Gayus bisa keluar. Masih menurut beliau, penyidik sejauh ini belum menemukan bukti bahwa transaksi penyuapan itu dilakukan secara tunai ataupun ditransfer melalui rekening bank.

Penyidik baru memiliki bukti berdasarkan pengakuan Karutan Brimob Kelapa Dua Kompol Iwan Siswanto. "Akan dicari barang bukti pengganti. Kalau ada barang bukti yang bisa dikembangkan jadi alat bukti nanti kita sita," jelasnya. Menurut Iskandar, transaksi penyuapan tidak dilakukan oleh perantara melainkan langsung antara Gayus dan para tersangka.

Menariknya Gayus tidaklah seorang diri. Bukanlah rahasia umum bahwa tahanan kelas hiu dalam Negara yang menerapkan Sistem Demokrasi ini amat licin bagai belut jika wibawa dan gelimangan pundi sudah di tangan. Susno Duadji dan Williardi Wizard juga dikabarkan memiliki privilege bagai Gayus. Mereka bisa keluar masuk penjara seenaknya jika uang sudah bicara.

Jauh berbeda dengan tahanan maling ayam dan sandal jepit yang mesti digebuki dulu dan diperas uangnya demi status bebas. Bahkan kadangkala kata bebas itu hanyalah isapan jempol semata mengingat begitu cantiknya permainan hukum, sekali lagi di Negara yang berfilosofi bahwa hukum adalah panglima. Dan lucunya Pihak kepolisian masih saja berujar bahwa kasus itu hanya ulah sebagian kecil oknum.

Betulkah Ini Hanyalah Faktor Oknum?
Kalau memang ini hanyalah hasil dari perilaku oknum, penulis bertanya-tanya, kenapa oknum dalam Negara yang menjadikan Undang-Undang Buatan Manusia sebagai dasarnya ini sering sekali mengkoleksi kasus kejahatan hukum yang justeru dilakukan aparat hukum dan itu tersistematis. Kita mesti ingat bahwa sebelumnya, Artalita Suryani (baca: Ayin), narapidana kasus penyuapan, dengan bebasnya menghias kamar penjaranya layaknya rumah sendiri.

Di dalam kamar yang sejatinya adalah bui itu terdapat pendingin ruangan/ AC, Kulkas, Televisi Flat layar datar, Spring Bed, Laptop untuk browsing Internet, Blackberry, ada juga peralatan Fitnes, Kamar Mandi pribadi yang didalamnya terdapat WC Duduk. Bahkan Ayin mempunyai Asisten pribadi/ Pembantu untuk merawat Anak ayin yang masih kecil dan seorang Dokter Kecantikan untuk perawatan wajah.

Lagi-lagi Ayin juga bukan satu kasus dalam bobroknya hukum di Indonesia. Selain Ayin, Di lantai dua tinggal terpidana seumur hidup kasus Narkotika bernama Alin. Di ruangan Alin sendiri terdapat fasilitas karaoke, televisi, dan ruang lebih besar. Ketika mereka berdua tertangkap oleh Satgas Mafia Hukum, tidak ada timbul penyesalan mendalam dalam dirinya. Mereka terlihat tersenyum sambil melambai-lambaikan tangan kepada wartawan, seakan berkata “Sidak dari Satgas Mafia Hukum itu hanya formalitas biasa. Anget-anget tai ayam. Kita sudah tahu celahnya.”

Penulis kemudian pernah mengkonfrontir kepada kawan penulis yang bekerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bertugas di LP Pondok Bambu, ia membenarkan betapa liarnya seorang penjahat kakap jika sudah bersentuhan dengan hukum. Hukum akan layu jika uang telah disiram di sekelilingnya.

Betul ternyata menurut Ahmad Thompson, salah seorang Ulama Inggris dan juga praktisi Hukum di Eropa. Bahwa karakteristik utama Sistem Dajjal yang sekarang tengah berlangsung ini adalah sebuah Sistem yang hanya berorientasi perut. Tidak lebih. Berlaku atau tidaknya hukum tergantung seberapa besar kocek yang dimilikinya. Terlebih kita berada pada sebuah fase ujian terberat dari sebuah iman dimana Sistem Kepemimpinan Islam atau Khilafah sedang tidak ada.

Perbandingan Hukum Thaghut dan Hukum Allah
Jika petinggi hukum di Indonesia geleng-geleng kepala melihat kasus Gayus dan seperti tambal sulam dalam mengentaskannya. Cara efektif dan jitu bagaimana mengentaskan Kasus Gayus justru sudah dengan rinci dibahas oleh Islam. Menurut Dr. Daud Rasyid, Hukum Syari`at bersih dari segala bentuk kecurangan, kelemahan, dan unsur-unsur kepentingan. Karena legislatornya Allah SWT.

Berbeda dengan Hukum Positif yang tak lepas dari faktor-faktor di atas, karena legislatornya manusia. Umpamanya, Syari`at meletakkan prinsip "PERSAMAAN DI MATA HUKUM" (al-Musawah Baynan-Nas) yang pertama sekali dikenal adalah di dalam Islam. Syari`at tidak membeda-bedakan orang atas dasar warna kulit, etnis atau bahasa. (Surat al-Hujurat 13), dan Hadits ‘Perempuan dari Bani Makhzum’. Prinsip itu lahir di tengah masyarakat yang diskriminatif oleh faktor etnis dan kabilah. Tetapi Islam berhasil menghapus diskriminasi itu dengan semboyan Hadits Nabi SAW bahwa, " Tidak ada kelebihan orang Arab dari orang Non-Arab, selain dalam ketakwaan".

Ini pula yang sempat menimpa Ali Bin Abi thalib, saat ia memperebutkan jubahnya dengan salah seorang Yahudi yang mencurinya. Tidak ada pertimbangan Hakim saat itu melihat Ali adalah amirul mukminin. Di meja persidangan Ali tetap kalah. Ia tak memiliki kuasa menjebolkan gugatannya mengingat hakim pada saat itu sangat adil dan tak bisa luluh oleh status Ali yang juga amirul mukminin. Hakim tidak bisa berbuat apa-apa karena Ali tidak memiliki cukup bukti, walaupun ia yakin jubahnya dicuri oleh seorang Yahudi.

Lantas Apa yang terjadi? Ali keluar dari pengadilan dengan tangan hampa, padahal ia kholifah yang bisa jadi pada zaman sekarang status itu yang membuat seorang pemimpin bebas dari jeratan hukum. Namun tak lama berselang, Yahudi itu kemudian mengucapkan syahadat melihat begitu paripurnanya hukum Allah yang tidak mendiskriminasikan mana rakyat kecil dan pejabat. Yahudi itu kemudian mengaku bersalah mencuri jubah Ali dan mengembalikkannya kepada sang pemiliknya. Dan apa kisah selanjutnya, Ali malah memberikannya kembali kepada Yahudi itu sebagai sebuah hadiah. Subhanallah.

Kegagalan Indonesia dalam menjinakkan para pejahat kakap sebenarnya bukanlah faktor oknum. Tapi tidak lebih dari timpangnya pemamahan hukum secara integral. Problemnya menjadi semakin rumit karena Indonesia justru menerapkan hukum musuh Allah, yakni Belanda yang notabene misinya memang menjauhkan Umat Islam Indonesia dari Tuhannya. Naudzubillah.

Islam sudah mengatur jelas betapa konsep adil dalam hukum hanya dapat berlaku jika hukum Allah ditegakkan. Sayyid Quthb dalam Ma’alim Fii Aththariqh-nya sudah menjelaskan bahwa orang yang baik-baik jika dia berkubang dalam lumpur hukum thaghut, cepat atau lambat tinggal menunggu waktu bahwa ia akan terpenjara di dalamnya.

Sebaik-baiknya pejabat hukum ketika ia berada dalam naungan untuk menegakkan hukum buatan manusia, yakinkah ia akan menghadapai dua kendala besar. Pertama, secara pasti ia tidak akan bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Kedua, ia akan berhadapan dengan resiko peredusiran iman yang cukup signifikan. Hal ini dirasa tidak berlebihan karena Allah telah menggariskan untuk kita agar menghindari sejauh mungkin pemberlakuan hukum thaghut menyesatkan ini,

Apakah engkau tidak memperhatikan terhadap orang-orang yang mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan (kepada) apa yang diturunkan sebelum engkau? Mereka hendak berhukum kepada thaghut (sesuatu yang menyesatkan, segala pembuat hukum selain Allah SWT), padahal sungguh mereka telah diperintahkan supaya mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya.”(QS. an-Nisa’ : 60)

Problemnya tidak hanya disitu, karena dari itu semua ketika kita menerima hukum thaghut sebagai panglima, ini akan bedampak dengan tauhid kita. Inilah konsekuensi dalam beriman yang tidak bisa dibantah dengan logika dunia. Seperti alasan bahwa karena kita hidup di sistem dimana hukum Islam tidak tegak, mau tidak mau kita harus mengikutinya. Karena khilafah sedang tidak ada, mau tidak mau kita harus mencampuradukkan dulu antara Al Haqq dan Al Bathil. “Ini rukhsakh, akhi”.

Bagaimana mungkin? Ibnu Taimiyyah jelas sekali menyatakan ketika bangsa Mongol menaklukan Baghdad dan kemudian mereka masuk Islam dan mencampur adukkan hukum Allah dengan hukum positif mongol, Ibnu Taimiyyah memberi fatwa: Kafir!!

Imam Ibnu Qoyyim dalam kitab I’lamul Muqi’in telah dengan baiknya menyatakan bahwa siapa saja yang berhukum atau menghukumi dengan selain yang dibawa Rasulullah SAW berarti ia telah menjadikan thaghut sebagai hakim dan berhukum kepadanya. Dan thaghut adalah setiap yang disembah, diikuti, atau ditaati melebihi batas. Jadi, thaghut itu setiap sesuatu selain Allah dan rasul-Nya yang dijadikan penentu hukum oleh suatu bangsa, atau diturut oleh mereka tanpa bukti/penjelasan dari Allah SWT.

Dan Allah telah menggariskan itu semua.
Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang tidak diturunkan Allah. Maka mereka itulah orang-orang kafir” (Al Maidah 44)

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Maka mereka itulah orang-orang zalim” (Al Maidah 45)

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Maka mereka itulah orang-orang fasik” (Al Maidah 47)
Wallahua’lam bishshawab.

Muhammad Pizaro Novelan Tauhidi, Konselor Muslim.
Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam se Indonesia
.

4 Tanggapan

  1. ass. afwan marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Tidak ingin berdebat. Hanyalah Allah menjadi hakim yang benar dan adil. Karena kalau jadinya berdebat kusir, takut jadi dosa.
    Kalau hukum di Indonesia thagut, mengapa kita tidak hijrah mencari negara kafir saja yang sistemnya lebih ngislami, supaya kita terbebas dari segala peraturan thagut yang membelenggu aqidah kita. Contoh kecil, tidak perlu buat KTP aja deh, kan produk thagut.

    OK, mari kita ganti sistem thagut dengan sistem syariah yang satu-satunya diridhoi Allah. Kalau kita saja tidak hijrah meninggalkan negeri berpemerintahan thagut ini, bagaimana kita bisa menegakkan syariat Islam dengan benar? Sedangkan kita masih mengurus SIM ke samsat, KTP ke RT, RW, kelurahan,kecamataan, dst. Kita masih manut, patuh, tunduk dengan peraturan thagut. Tapi kita tidak mau melalui jalur yang juga menurut kita thagut, tapi bisa menjadi jalan untuk merebut kekuasaan dan merubahnya menjadi negara Islam yang berdaulat. Meskipun sistem demokrasi yang ada di Indonesia belum sesuai dengan ajaran Islam. Tapi adakah cara yang lebih real, langkah nyata yang dapat meraih kemenangan ? 10.000 kyai tidak akan dapat merubah perda tentang minuman keras dan pelacuran. Tetapi seorang bupati yang sholeh dan siap mati, akan dapat memaksa aparatur negaranya menutup tempat-tempat pelacuran dan minuman keras. Apalagi kita yang cuma beberapa puluh ribu saja, dengan semangat tinggi dan cita-cita tinggi, boleh saja, Tapi bentuk atau cara membangun khilafahnya enggak jelas lewat mana dan jalur mana, dan apa yang sudah bisa menjadi perda untuk mengislamkan masyarakat indonesia?
    Afwan, kalau kita sudah benar-benar besar, dan banyak tokoh Islam yang hebat masuk di kita. Kira-kira densus 88 mudah enggak ya, menciduk kita yang jelas-jelas akan mendirikan khilafah Islam dengan segala artike dan slogan kita? Karena kita belum berbahaya saja, dan belum memberikan pengaruh signifikan, selain tampak eksklusif saja yang bisa jadi cikal bakal memecah ukhuwah Islamiyah saja yang membuat status quo tidak khawatir dengan keberadaan kita. Hati-hati dengan peristiwa tanjung priok, amir biki, bisa terulang, sedikit provokasi dari intel kodim, saja umat muslim langsung diberondong peluru, matinya semoga Insya Allah syahid, tapi kalau caranya tidak hati-hati, sayang sekali . . .

    Cokie :

    waalaikumsalam wr wb.
    Terima kasih akan kunjungan dan komentarnya,
    tapi berhubung ini lg ol pake hp jadi dijawab singkat aja.
    Sebenarnya ini adalah pertayaan lazim yg sering ditanyakan.
    Tentang KTP,
    setahu saya dalam pembuatan ktp tidak ada hal yg bertentangan dg syariat,
    ini tentunya sangat berbeda dg pembuatan undang2. ktp hanya identitas dan itu juga dibutuhkan dlm syarat2 administrasi menjalankan syariat islam ( seperti nikah dan ibadah haji ).
    Tentang bagaimana caranya perubahan,
    Tentunya dengan revolusi, bukan dg memanfaatkan demokrasi.
    Jangan seperti kita menambal2 pakaian yang bolong, kalo dah ga bs dipakai ya harus diganti.
    Kenapa revolusi?
    Contoh gampangnya, bagaimana menasehati pelacur? Apakah harus ikut jadi pelacur kemudian jadi germo, trs mengambil alih kekuasaan dan memaksa pelacur yg lain tobat?
    Tentu tidak khan?
    Contoh diatas sudah dibuktikan dengan revolusi lokalisasi kramat tunggak menjadi Jakarta Islamic Center.
    Kekuatanya?
    Kekuatan yg dibutuhkan jelas mayoritas rakyat dan aparat.
    Itulah yg jadi tugas kita untuk menyadarkan rakyat pada sistem batil ini, serta terus mengkampanyekan ide khilafah itu.
    Bukan dg berasyik ria atau berpuas diri menjadi bupati/mentri, itu sama saja melanggengkan sistim yg rusak.

  2. Maaf ya saudaraku semuslim yang ingin menegakkan kekhalifahan seperti juga kita semua. Tidak ada bukti bahwa kita orang-orang Islam tidak mau menuju kepada khilafah Islamiyah. Semoga hal ini tidak menjadi perdebatan kusir seperti artikel yang ditulis oleh teman-teman yang pernah saya lihat di internet.
    Afwan yang disebut revolusi oleh saudaraku, adalah proses yang terjadi karena adanya desakan dari kabinet. Artinya, tidak ada produk legal khususnya kasus kramat tunggak, kecuali atas ijin dan pengesahan mekanisme dari hasil produk pemerintahan yang disebut thagut. Kalaulah saudaraku menyebutnya hanya parsial saja, khusunya buat peraturan yang sesuai dengan cara atau harapan umat Islam tidak thagut, kok. Tetapi pada kenyataan, fakta, bukti yang tidak bisa dipungkiri, kita membutuhkan jalur politik, hukum, legal pemerintah, untuk menegakkan perda dan berujung amal ma’ruf nahi munkar.
    sejuta kyai boleh jadi tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak punyai wakil rakyat atau kepanjangan tangan yang bisa mengakses pemerintah supaya membuat perda. Tetapi hanya dengan 1 menteri atau 1 gubernur atau 1 bupati, perda bisa disahkan.
    Banyak produk hukum yang telah berhasil menggagalkan berdirinya tempat beribadahan gereja yang tidak punya ijin. Ya dengan keputusan tiga menteri, ujung-ujungnya juga dari pemerintahan juga. Meskipun mungkin inspirasinya dari saudaraku, tapi . . . ya hanya lewat jalur pemerintah lagi. Tapi marilah jangan melebar dulu. Kita fokus dengan Kramat Tunggak yang sudah saudaraku sampaikan. Itu adalah produk akhir hasil ketok palu kabinet yang dieksekusi oleh pemprov DKI.
    Saudaraku, marilah kita niatkan benar-benar karena Allah untuk mencari kebenaran. Tidak hanya mencari siapa yang menang dan yang kalah. Afwan, saudaraku tentunya lebih faham maksud saya. Karena Allah menjadi saksi yang adil.
    Berikut artikel yang telah saya kumpulkan yang berkenaan dengan lokalisasi Kramat Tunggak yang berubah menjadi Islamic Center.
    Diawali dengan penelitian dr. Enny tentang pelacuran di Kramat Tunggak. Lalu beliau ketika dilantik menjadi menteri, barulah beliau bisa mengakses ke kabinet Indonesia bersatu II. Barulah terjadi hal yang saudaraku sampaikan sebagai revolusi itu.
    Sabtu (26/6/2010) siang, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih baru tiba di Jakarta setelah melakukan perjalanan kerja ke Gorontalo. Seorang wartawan menyapa wanita yang dahulu sering disapa dengan nama Enny ini. ”Bolehkah saya memanggil Ibu Menteri dengan sebutan dokter saja?” Enny menjawab, ”Boleh. Itu panggilan untuk pendekatan profesional.”
    Sebelum dilantik menjadi salah seorang menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, dokter Enny pernah masuk Istana Presiden di Jakarta. Ia tidak tahu yang dimasukinya itu Istana Negara atau Istana Merdeka.
    ”Sampai sekarang kalau saya masuk ke kawasan Istana Presiden sangat tergantung pada ajudan saya,” ujar dokter kelahiran Jakarta, 1 Februari 1955, ini dari keluarga Prof Dr Sudjiran Resosudarmo, Rektor Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta 1980-1984, dengan Satimah Mardjana. Kedua orangtuanya ini telah wafat. Enny adalah anak kedua dari enam bersaudara.

    Ketika awal menjadi menteri, Enny belum kenal sebagian besar anggota kabinet lainnya. ”Saya membeli lembaran daftar nama dan foto anggota Kabinet Indonesia Bersatu II atau KIB II di pinggir jalan. Saya menghafalkan nama dan wajah mereka dari situ,” ujar istri dokter Reanny Mamahit itu.
    ”Sekarang anggota kabinet sudah solid dan kompak. Dalam sidang kabinet saya duduk dekat Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan Beliau, saya sering saling bertanya tentang apa yang kami catat dari sidang kabinet,” kata ibu dari tiga orang anak yang telah dewasa ini.
    Meneliti pelacuran

    Beberapa tahun silam, ketika masih sebagai seorang mahasiswi kedokteran Universitas Indonesia, Enny pernah mendatangi kawasan pelacuran Bongkaran di Tanah Abang. Beberapa tahun kemudian sebagai dokter muda, Enny mengadakan penelitian cukup lama di kawasan pelacuran Jakarta, Kramat Tunggak. Dari penelitian ini, Enny menulis buku berjudul Perempuan Perempuan Kramat Tunggak. Pengalaman yang dahsyat sekali.
    Kramat Tunggak waktu itu adalah bagian dari koreng masyarakat Indonesia yang miskin dan sakit. Kompleks pelacuran Kramat Tunggak kini sudah ditiadakan. Tetapi, kemiskinan, penyakit dengan kompleksitas masalahnya, masih terus ada.
    Dokter Enny, berceritalah kepada anggota kabinet lainnya tentang pengalaman itu. Siapa tahu pengalaman ini membuat rekan-rekan dokter Enny di kabinet berbunyi untuk bangsa yang sedang didera sejuta masalah dan sakit ini.
    Dokter Enny, ingat Alia? Dia wanita pelacur dan sahabat dokter yang entah di mana sekarang. Ia dan jutaan orang sebangsanya kini juga menanti apa yang Anda lakukan saat ini.
    Alhamdulillah akhirnya Pemprov DKI jakarta telah menutup lokalisasi tersebut. Bahkan bisa jadi prototype bagi Pemkot Surabaya untuk menutup Dolly di kota Surabaya. Meskipun mungkin belum efektif, karena ada ekses negatif lainnya. Setidaknya salah satu legal haram bisa dihapuskan. Produk saudaraku yang mana bisa mempengaruhi secara signifikan kepada masyarakat, kecuali hanya lewat para wakil kita, dan dieksekusi oleh para pejabat kita.

    SURABAYA–MICOM: Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera menyatakan rencana penutupan tempat lokalisasi Dolly di Kota Surabaya oleh pemerintah kota setempat sebaiknya dilakukan secara persuasif.

    “Tidak perlu dilakukan pengerahan massa. Sebaiknya Pemkot Surabaya belajar ke Pemprov DKI Jakarta ketika melakukan penutupan lokalisasi di Kramat Tunggak pada 1999. Sekarang tempat itu jadi Islamic Center terbesar di Jakarta,” kata Sekjen DPP PKS Anis Matta di Surabaya, Selasa (7/12).

    Ditemui memberi pembekalan 600 kader PKS Kota Surabaya, ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tindakan persuasif kepada warga yang tinggal di lokalisasi Kramat Tunggak, sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan saat dilakukan penutupan.

    “Tentunya hal tersebut bisa ditiru Pemkot Surabaya jika melakukan penutupan lokalisasi Dolly. Jadi, saya kira perlu dilakukan tindakan persuasif untuk itu dan semua pihak harus mendukung program itu,” ujarnya.

    “Jika terlaksana, Dolly akan berubah dari daerah haram sajadah menjadi daerah banyak
    sajadah,” kata Wakil Ketua DPR tersebut.

    Ketua Umum DPW PKS Jatim Hamy Wahjunianto menyatakan, PKS mendukung rencana penutupan Dolly. Dengan catatan tidak menimbulkan dampak buruk di kemudian hari serta melalui cara-cara politis dan konstitusional. (Ant/OL-5)

  3. Republik ini membutuhkan sosok seperti Sheik Abu Bakar Baasyir . 1000 Ustadz , minimal memiliki separuh keberanian Sheik Abu Bakar Baasyir. Untuk menerangkan kepada masyarakat . Apa itu MUSLIM dan MUSLIM itu apa ?

  4. Kepada Bapak Toni yang memakai DASI. Anda ABDI NEGARA sementara MUSLIM ABDILLAH. Anda Ummat Islam sementara MUSLIM UMMATNABI MUHAMMAD.MUSLIM tidak akan berani mencampur aduk yang HAQ dengan BATHIL.Anda ??????

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: