Petisi Ayo Dukung RUU APP


dukun ruu pornografiRUU PORNOGRAFI akan disahkan DPR RI
Walaupun RUU Pornografi belum sesempurna seperti yang kita harapkan, yaitu dengan dicoretnya kata ANTI pada judul RUU, yang semula RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.
Tapi aksi aksi penolakan RUU itu semakin marak dimana mana, tidak hanya dilakukan oleh orang orang yang anti Islam ( yang doyan mengkonsumsi sesuatu yang porno ), tetapi juga dilakukan oleh orang orang yang mengaku Islam

Ayo ikutan isi Petisi dukungan  RUU Pornografi klik Disini

Ayo Dukung Petisi RUU Pornografi Klik Disini

Apakah kita ingin generasi muda kita ikut kecanduan pornografi
Apakah kita ingin generasi muda kita ikut kecanduan pornografi…??

pornografi
Dan makan rejeki dari berjualan barang yang haram….???

Iklan

9 Tanggapan

  1. subhanallah, maha suci Allah yang akan menjaga ayat2 Nya.

  2. sangat setuju….. kemaksyiatan biar musnah sekalian. Allahu akbar

  3. FUCK YOU!!!!!

    ====

    COKIE :

    Hanya orang bodoh yang berkomentar begitu, karena sebenarnya UU Pornografi itu lebih dekat dengan UU yang melegalkan pornografi .

  4. kalau uu tsb disyahkan, lantas siapa yang menegakkannya di masyarakat? kl mmg ada bisa2 petugasnya sesukanya nangkapin orang dengan mengatakan org tsb melakukan pelanggaran pornografi yang batasannya tidak jelas. Yang pasti batasan pornoku tidak sama dengan pornomu!!!

    =======

    Batasan porno ataupun batasan dewasa itu sudah sangat jelas jika berpedoman pada Al Quran.

  5. Benar memang kita mendukung upaya pelarangan Pornografi dan Pornoaksi, tetapi Isi RUU PP tersebut adalah hasil kompromi, yang memang benar benar jauh dari harapan Islam.

    ========

    COKIE :

    Memang benar isi RUU PP sangat jauh dari yang diharapkan umat Islam dan malah lebih dekat ke pelegalan pornografi.
    Saya pribadi tetap berharap RUU itu disahkan menjadi UU, karena jika tidak sampai disahkan akan berimbas pada Perda2 Syariah, jika RUU itu batal disahkan akan tercermin seolah olah hukum syariah tidak diminati umat.

  6. saya sepakat bahwa kita harus menolak pornografi dan pornoaksi, namun, menilik RUU tsb, isinya hanyalah pelegalan dan pengaturan thd pornografi, bukan pelarangan! Apakah kita kamu Islam parsial spt ini?? Yang harus kita sampaikan pada umat bukan petisi dukung RUU pornografi, tapi petisi dukung syariat Islam secara kaffah melalui tegaknya khilafah.. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal parsial, tanpa menjelaskan lebih lanjut solusi komprehensifnya dalam Islam. Jangan sampai ada anggapan, kita yang selama ini lantang meneriakkan Islam kaffah, akhirnya kalah oleh sistem dengan menerima bahkan mendukung RUU yang tidak sempurna… Seolah Islam bisa diterapkan sedikit-sedikit. Ingat, penerapan syariah tidak boleh tadarruj. Wallahu a’lam..

    ========

    COKIE :

    sudah sering kita diskusikan sama teman, apakah mengkritik berarti kita menolak.?? apakah kita hanya akan berpangku tangan karenanya

    kita memang wajib mengkritik segala sesuatu yang melenceng dari jalur tujuan semula, tetapi kita juga harus melihat segala sesuatunya dari sudut pandang positif. Yakinlah jika RUU ini disahkan jadi UU sedikit banyak akan mempengaruhi perjuangan kita untuk menerapkan syariah, ingatlah bagaimana orang orang yang anti syariah menyerang perda perda syariah.
    Islam memang tidak boleh diterapkan setengah setengah, untuk itu kita berharap semoga ini bisa berpengaruh pada seluruh umat bahwa kita butuh sistem baru yang bisa mengatasi problematika umat.

    Menurut statistik blog ini, banyak pengunjung yang menemukan blog ini karena mencari petisi dukungan UU tsb, itu menunjukan betapa sebenarnya masyarakat mengharapkan RUU tsb menjadi UU.

    Tentang Petisi Dukung Syariat Islam , itu sebuah ide bagus semoga ada teman seperjuangan yang membuatnya, dan pastinya ini akan sangat bermanfaat.

  7. kl memang al quran itu lengkap, km ke arab aja sana, jangan di Indonesia yang mengenal kebhinekaan dan perbedaan, ketimbang kaya arab yg sok suci tapi isinya semua tentang sex… wong buktinya mereka ga jauh juga kaya hewan kelakuannya, munafik dan penuh tipu daya….
    saya ga setuju porno2 gt, tapi buat konsumsi sendiri (dewasa) khan ga salah, ga munafik kok saya. kl memang mau diatur itu ya penyebarannya, bukan materinya. Lucu sampeyan, bisa begini tapi pengen hidup di Indonesia.
    kl memang ga bisa hidup bersama umat lain ya di arab sana lah… bisa nikah sama anak kecil, mau istri 4 juga ga apa2, semua serba ditutupi tapi nafsu tetap di ubun2.. jadi kl diluar akan tampak suci dan bersih padahal kl pulang, TKW/perempuan ya diembat krn ga kuat nafsu. …

    ======

    COKIE :

    di arab tidak semuanya orang islam dan berakhlak bagus mas jadi jangan salahin agamanya, sama kayak di bali. tidak semuanya bagus , banyak hal hal maksiat yang berkedok pariwisata. jadi bukan berarti agama orang bali mengajarkan seperti itu toh..

  8. Nggak banyak comment deh dengan masalah ini…
    Tapi satu pertanyaan saya.
    Bagaimana peran pendidikan agama di negara kita?!

    =======

    COKIE :

    Pendidikan agama disekolahan formal hanya beberapa jam saja tuh.

  9. SATUKAN TEKAD WUJUDKAN UU PORNOGRAFI DI BUMI INDONESIA
    10 Kekeliruan dalam Wacana Anti RUU Pornografi

    Rangkaian kekeliruan cara pandang tersebut adalah:

    1. RUU Pornografi ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena masuk ke ranah moral pribadi yang seharusnya tidak diintervensi negara.

    Argumen ini memiliki kelemahan karena isu pornografi bukanlah sekadar masalah moral. Di berbagai belahan dunia, perang terhadap pornografi dilancarkan karena masalah-masalah sosial yang ditimbulkannya. Pornografi diakui – bahkan oleh masyarakat akademik—sebagai hal yang berkorelasi dengan berbagai masalah sosial.
    Kebebasan yang dinikmati para pembuat media pornografis adalah sesuatu yang baru berlangsung sekitar 30-40 tahun terakhir. Sebelumnya untuk waktu yang lama, masyarakat demokratis di berbagai belahan dunia memandang pornografi sebagai “anak haram” yang bukan hanya mengganggu etika kaum beradab tapi juga dipercaya membawa banyak masalah kemasyarakatan.
    Saat ini pun, industri pornografi yang tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir dipercaya mendorong perilaku seks bebas dan tidak sehat yang pada gilirannya menyumbang beragam persoalan kemasyarakatan: kehamilan remaja, penyebaran penyakit menular melalui seks, kekerasan seksual, keruntuhan nilai-nilai keluarga, aborsi, serta bahkan pedophilia dan pelecehan perempuan. Sebagian feminis bahkan menyebut pornogafi sebagai “kejahatan terhadap perempuan”.

    Karena rangkaian masalah ini, plus pertimbangan agama, tak ada negara di dunia ini yang membebaskan penyebaran pornografi di wilayahnya. Bentuk pengaturannya memang tak harus dalam format UU Pornografi, namun dalam satu dan lain cara, negara-negara paling demokratis sekali pun mengatur soal pornografi.
    Di sisi lain, argumen bahwa soal “moral” seharusnya tidak diatur negara juga memiliki kelemahan mendasar. Deklarasi Univeral Hak-hak Asas Manusia (ayat 29), misalnya, secara tegas menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dilakukan atas dasar, antara lain, pertimbangan moral dalam masyarakat demokratis. Hal yang sama tertuang dalam amandemen Pasal 28J UUD 1945. Dengan begitu, kalaupun RUU ini menggunakan pendekatan moral pun sebenarnya tetap konstitusional.

    2. RUU ini memiliki agenda penegakan syariah.

    Tuduhan ini sulit diterima karena RUU ini jelas memberi pengakuan hukum terhadap sejumlah bentuk pornografi. RUU ini menyatakan bahwa yang dilarang sama sekali, hanyalah: adegan persenggamaan, ketelanjangan, masturbasi, alat vital dan kekerasan seksual. Pornografi yang tidak termasuk dalam lima kategori itu akan diatur oleh peraturan lebih lanjut.
    Dengan kata lain, RUU ini sebenarnya justru mengikuti logika pengaturan distribusi pornografi yang diterapkan di banyak negara Barat. Mengingat ajaran Islam menolak semua bentuk pornografi, bila memang ada agenda Syariah, RUU ini seharusnya mengharamkan semua bentuk pornografi tanpa kecuali.
    Dengan RUU ini, justru majalah pria dewasa seperti Popular, FHM, ME, Playboy (Indonesia) akan memperoleh kepastian hukum. Mereka diizinkan ada, tapi pendistribusiannya akan diatur melalui peraturan lebih lanjut.
    Memang benar bahwa kelompok-kelompok yang pertama berinsiatif melahirkan RUU ini, sejak 1999, adalah kelompok-kelompok Islam. Begitu juga dalam prosesnya, dukungan terhadap RUU ini di dalam maupun di luar parlemen, lazimnya datang dari komunitas muslim. Dalam perkembangan terakhir, bahkan pembelahannya nampak jelas: Konnferensi Waligereja Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia meminta agar RUU tidak disahkan; Majelis Ulama Indonesia mendukung RUU.
    Namun kalau dilihat isi RUU, agak sulit untuk menemukan nuansa syariah di dalamnya. Ini yang menyebabkan Hizbut Tahrir Indonesia secara terbuka mengeluarkan kritik terhadap RUU yang dianggap mereka sebagai membuka jalan bagi sebagian pornografi. Bagaimanapun, HTI juga secara terbuka menyatakan dukungan atas pengesahannya dengan alasan “lebih baik tetap ada aturan daripada tidak ada sama sekali”.

    3. RUU ini merupakan bentuk kriminalisasi perempuan.

    Tuduhan ini sering diulang-ulang sebagian feminis Indonesia. Tapi, sulit untuk menerima tuduhan ini mengingat justru yang berpotensi terkena ancaman pidana adalah kaum lelaki. RUU ini mengancam dengan keras mereka yang mendanai, membuat, menawarkan, menjual, menyebarkan dan memiliki pornografi. Mengingat industri pornografi adalah industri yang dibuat dan ditujukan kepada (terutama) pria, yang paling terancam tentu saja adalah kaum pria.
    RUU ini memang juga mengancam para model yang terlibat dalam pembuatan pornografi. Namun ditambahkan di situ bahwa hanya mereka yang menjadi model dengan kesadaran sendiri yang akan dikenakan hukuman. Dengan begitu, RUU ini akan melindungi para perempuan yang misalnya menjadi “model” porno karena ditipu, dipaksa, atau yang gambarnya diambil melalui rekaman tersembunyi (hidden camera).
    Para pejuang hak perempuan juga lazim berargumen bahwa RUU ini membahayakan kaum perempuan karena banyak model yang terjun ke dalam bisnis pornografi karena alasan keterhimpitan ekonomi. Sayangnya, kalau dilihat muatan pornografi yang berkembang di Indonesia, argumen itu nampak tidak berdasar. Para model pornografi itu tidak bisa disamakan dengan para pekerja seks komersial kelas bawah yang tertindas. Para model itu mengeruk keuntungan finansial yang besar dan sulit untuk membayangkan mereka melakukannya karena keterhimpitan dalam struktur gender yang timpang.

    4. Definisi pornografi dalam RUU sangat tidak jelas.

    Secara ringkas, definisi pornografi di dalam RUU ini adalah: ““materi seksualitas melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”.
    Para pengeritik RUU menganggap, definisi ini kabur karena penerapannya melibatkan tafsiran subjektiif mengenai apa yang dimaksudkan dengan “membangkitkan hasrat seksual” dan “melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”. Karena kelemahan itu, para pengeritik menganggap RUU sebaiknya ditunda atau dibatalkan pengesahannya.
    Kritik semacam ini tidak berdasar karena definisi soal pornografi yang lazim berlaku di seluruh dunia – kurang lebih – seperti yang dirumuskan dalam RUU itu. Ensiklopedi Encarta 2008, misalnya menulis pornografi adalah film, majalah, tulisan, fotografi dan materi lainnya yang eksplisit secara seksual dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual. English Learner’s Dictionary (1986-2008) mendefinisikan pornografi sebagai literatur, gambar film, dan sebagainya yang tidak sopan (indecent) secara seksual.
    Di banyak negara, pengaturan soal pornografi memang lazim berada dalam wilayah multi-tafsir ini. Karena itu, pembatasan tentang pornografi bisa berbeda-beda dari tahun ke tahun dan di berbagai daerah dengan budaya berbeda. Sebagai contoh, pada tahun 1960an, akan sulit ditemukan film AS yang menampilkan adegan wanita bertelanjang dada, sementara pada abad 21 ini, bagian semacam itu lazim tersaji di filmfilm yang diperuntukkan pada penonton 17 tahun ke atas. Itu terjadi karena batasan “tidak pantas” memang terus berubah.
    Soal ketidakpastian definisi ini juga sebenarnya lazim ditemukan di berbagai UU lain. Dalam KUHP saja misalnya, definisi tegas “mencemarkan nama baik” atau “melanggar kesusilaan” tidak ditemukan. Yang menentukan, pada akhirnya, adalah sidang pengadilan. Ini lazim berlaku dalam hukum mengingat ada kepercayaan pada kemampuan akal sehat manusia untuk mendefinisikannya sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

    5. RUU ini mengancam kebhinekaan

    Cara pandang keliru ini nampaknya bisa terjadi karena salah baca. Dalam draft RUU yang dikeluarkan pada 2006, memang ada pasal-pasal yang dapat ditafsirkan sebagai tidak menghargai keberagaman budaya. Misalnya saja, aturan yang memerintahkan masyarakat untuk tidak mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang sensual seperti payudara, paha, pusar, baik secara keseluruhan ataupun sebagian.
    Ini memang bermasalah karena itu mengkriminalkan berbagai cara berpakaian yang lazim di berbagai daerah. Tak usah di wilayah yang dihuni masyarakat non-muslim; di wilayah mayoritas muslim pun, seperti Jawa Barat, kebaya dengan dada rendah adalah lazim. Hanya saja, pasal-pasal itu seharusnya sudah tidak lagi menjadi masalah karena sudah dicoret dari RUU yang baru.
    Begitu juga dengan kesenian tradisional yang lazim menampilkan gerak tubuh yang sensual, seperti jaipongan. Dalam RUU yang baru, tak ada satupun pasal yang menyebabkan kesenian semacam itu akan dilarang. RUU ini bahkan menambahkan klausul yang menyatakan bahwa pelarangan terhadap pornografi kelas berat (misalnya mengandung ketelanjangan) akan dianulir kalau itu memiliki nilai seni-budaya.

    6. RUU ini akan mengatur cara berpakaian.

    Sebagian pengeritik menakut-nakuti masyarakat bahwa bila RUU ini disahkan, perempuan tak boleh lagi mengenakan rok mini atau celana pendek di luar rumah. Ini peringatan yang menyesatkan. Tak satupun ada pasal dalam RUU ini yang berbicara soal cara berpakaian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

    7.RUU ini berpotensi mendorong lahirnya aksi-aksi anarkis masyarakat.

    Para pengecam menuduh bahwa RUU ini akan membuka peluang bagi tindak anarkisme masyarakat, mengingat adanya pasal 21 yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”
    Tuduhan ini agak mencari-cari, karena dalam pasal berikutnya, RUU menyatakan bahwa “peran serta” masyarakat itu hanya terbatas pada: melaporkan pelanggaran UU, menggugat ke pengadilan, melakukan sosialisasi peraturan, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat.
    Dengan kata lain, justru RUU ini memberi batasan yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang senang main hakim sendiri bahwa dalam alam demokratis, peran serta itu tak boleh ditafsirkan semena-mena.

    8. RUU ini tidak perlu karena sudah ada perangkat hukum yang lain untuk mengerem pornografi.

    Para pengeritik lazim menganggap RUU ini sebagai tak diperlukan karena sudah ada KUHP yang bila ditegakkan akan bisa digunakan untuk mengatur pornografi.
    Argumen ini lemah karena sejumlah hal. Pertama, KUHP melarang penyebaran hal-hal yang melanggar kesusilaan yang definisinya jauh lebih luas daripada pornografi. KUHP pun menyamaratakan semua bentuk pornografi. Selama sesuatu dianggap “melanggar kesusilaan”, benda itu menjadi barang haram yang harus dienyahkan dari Indonesia. Dengan demikian, KUHP justru tidak membedakan antara sebuah novel yang di dalamnya mengandung muatan seks beberapa halaman dengan film porno yang selama dua jam menghadirkan adegan seks. Dua-duanya dianggap melanggar KUHP.
    RUU ini, sebaliknya, membedakan kedua ragam pornografi itu. Media yang menyajikan adegan pornografis kelas berat memang dilarang, tapi yang menyajikan muatan pornografis ringan akan diatur pendistribusiannya.
    Lebih jauh lagi, sebagai produk di masa awal kemerdekaan, KUHP memang nampak ketinggalan jaman. Terhadap mereka yang membuat dan menyebarkan hal-hal yang melanggar kesusilaan, KUHP hanya memberi ancaman pidana penjara maksimal 18 bulan dan denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah! KUHP juga tidak membedakan perlakuan terhadap pornografi biasa dan pornografi anak.

    9. RUU Pornografi tidak perlu, yang diperlukan adalah mendidik masyarakat.

    Para pengecam menganggap bahwa sebuah pornografi tidak diperlukan karena untuk mencegah efek negatif pornografi yang lebih penting adalah memperkuat kemampuan masyarakat untuk menolak dan menseleksi sendiri pornografi. Jadi yang diperlukan adalah pendidikan melek media dan bukan Undang-undang.
    Argumen ini lemah karena bahkan para pendukung mekanisme pasar bebas pun, lazim mempercayai arti penting aturan. Bila pornografi memang dipercaya mengandung muatan yang negatif (misalnya mendorong perilaku seks bebas, melecehkan perempuan, mendorong kekerasan seks, dan sebagainya), maka negara lazim diberi kewenangan untuk melindungi masyarakat dengan antara lain mengeluarkan peraturan perundangan yang ketat.
    Di Amerika Serikat, sebagai contoh sebuah negara yang demokratis, terdapat aturan yang ketat terhadap pornografi yang dianggap masuk dalam kategori cabul (obscene). Di sana pun, masyarakat tak diberi kewenangan untuk menentukan sendiri apakah mereka mau atau tidak mau menonton film cabul, karena begitu sebuah materi pornografis dianggap ‘cabul’, itu akan langsung dianggap melanggar hukum.
    Pendidikan untuk meningkatkan daya kritis masyarakat tetap penting. Namun membayangkan itu akan cukup untuk mencegah efek negatif pornografi, sementara gencaran rangsangan pornografi berlangsung secara bebas di tengah masyarakat, mugnkin adalah harapan berlebihan.

    10. RUU ini mengancam para seniman.

    Tuduhan bahwa RUU ini akan mengekang kebebasan para seniman juga mencerminkan kemiskinan informasi para pengecam tersebut. RUU ini justru memberi penghormatan khusus pada wilayah kesenian dan kebudayaan, dengan memasukkan pasal yang menyatakan bahwa pasal-pasal pelarangan pornografi akan dikecualikan pada karya-karya yang diangap memiliki nilai seni dan budaya

    =====

    COKIE :

    Yang jelas, para penentang UU tsb hanyalah karena Islam Phobia , sebagaimana hukuman mati, dulu waktu akan ada eksekusi tibo cs orang2 ramai ramai mengatakan hukuman mati melanggar ham dan sudah tidak layak lagi
    sekarang mereka tidak ada suaranya, karena sesungguhnya mereka yang selalu mengatasnamakan ham berjuang sesuai “pesenan” orang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: